Sekda Makassar Dorong Blueprint Inovasi Retribusi Sampah dan UMKM

MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya menjadi aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, tetapi juga dapat diterapkan di kecamatan lain.

Dorongan tersebut disampaikan Andi Zulkifly setelah didaulat menjadi mentor bagi peserta PKP III LAN RI di Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).

Peserta yang dimentori Sekda Makassar masing-masing Camat Rappocini Yudistira Ekaputra Nugraha, Camat Tallo Andi Husni, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Makassar.

Andi Zulkifly menilai sejumlah aksi perubahan yang dikembangkan peserta memiliki potensi untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan perekonomian masyarakat.

Dua sektor yang menjadi perhatian, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, inovasi tersebut perlu diarahkan agar tidak berhenti sebagai program dalam lingkup terbatas. Sebaliknya, inovasi harus dapat dikembangkan menjadi model percontohan yang bisa direplikasi di kecamatan lain.

“Saya berharap dari inovasi-inovasi ini lahir sebuah role model untuk beberapa kecamatan, khususnya terkait pengembangan UMKM dan pembayaran retribusi sampah secara digital,” kata Andi Zulkifly, saat dikonfirmasi Rabu (30/9/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah merencanakan penyusunan blueprint inovasi yang nantinya dapat diintegrasikan ke dalam Lontara.

Integrasi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan PAD sekaligus memperkuat pelayanan publik melalui pemanfaatan inovasi yang dikembangkan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Ini memang sudah kita rencanakan untuk membuat blueprint, kemudian kita satukan di Lontara dalam rangka peningkatan PAD. Nantinya bisa terhubung dengan inovasi di kecamatan dan kelurahan, termasuk pengembangan UMKM,” ujarnya.

Andi Zulkifly juga meminta peserta PKP tidak membatasi pelaksanaan aksi perubahan hanya pada dua kelurahan sebagai target jangka pendek.

Ia mendorong agar cakupan lokasi diperluas sehingga dampak inovasi dapat diukur secara lebih komprehensif.

Khusus Kecamatan Rappocini, Andi Zulkifly meminta agar pengembangan UMKM diperluas sedikitnya ke lima kelurahan tambahan.

“Kalau target jangka pendeknya hanya dua kelurahan, saya minta ditambah. Minimal setengahnya. Misalnya di Rappocini ada lima kelurahan yang menjadi tambahan untuk pengembangan UMKM, saya minta ditambah lima kelurahan,” tuturnya.

Menurutnya, perluasan sasaran diperlukan agar efektivitas inovasi dapat diketahui berdasarkan hasil yang terukur, bukan hanya dari pelaksanaan program.

“Jadi nanti hasilnya akan kita lihat bagaimana dampaknya. Apakah ada peningkatan PAD, bagaimana pelayanan, dan bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat di kecamatan tersebut. Semua itu harus terukur,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan sebuah aksi perubahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program. Hal yang lebih penting adalah perubahan dan manfaat yang dihasilkan setelah inovasi diterapkan.

Karena itu, inovasi yang lahir melalui PKP III LAN RI diharapkan dapat berkembang menjadi model yang dapat diterapkan secara lebih luas oleh perangkat daerah, kecamatan, maupun kelurahan di Kota Makassar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat digitalisasi pelayanan, meningkatkan potensi PAD dari sektor retribusi sampah, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di tingkat wilayah.

Dengan pendekatan berbasis hasil dan indikator yang terukur, Pemkot Makassar menargetkan inovasi yang dikembangkan tidak hanya menjadi proyek perubahan peserta pelatihan, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan