MENITNEWS.CO.ID, BALI — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri Rapat Kerja Gabungan Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia di Bali Sunset Road Convention Center, Bali, Kamis (22/10/2026).
Rapat kerja gabungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga, pengembangan kerajinan lokal, dan percepatan penanganan stunting.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dari tingkat pusat hingga daerah, serta sejumlah pejabat kementerian yang memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan program ketiga lembaga.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan dan koordinasi agar setiap program dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Rapat kerja gabungan pertama pada 2026 tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan keluarga, meningkatkan kualitas produk kerajinan lokal, serta mendukung percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Pada akhir kegiatan, Ketua Umum Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Selvi Gibran Rakabuming, menyampaikan arahan mengenai penguatan sinergi program dan peningkatan kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan masyarakat.
Selvi menegaskan, program yang dijalankan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu perlu dirancang secara terpadu agar pelaksanaannya lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Melalui rapat kerja gabungan ini, kita ingin memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan menyatukan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kolaborasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu harus terus diperkuat, terutama dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan produk kerajinan lokal, serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program di tingkat pusat dan daerah agar pelaksanaannya lebih terarah, sesuai kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Melinda Aksa Munafri menyambut baik pelaksanaan rapat kerja gabungan sebagai forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program TP PKK Kota Makassar dengan arah kebijakan nasional.
Menurut Melinda, penguatan tata kelola dan penyelarasan program menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam menghadirkan program TP PKK yang semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat,” ujar Melinda Aksa.
Melinda Aksa menambahkan, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar pemberdayaan keluarga berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Melalui sinergi tersebut, TP PKK Kota Makassar diharapkan dapat semakin mengoptimalkan program pemberdayaan keluarga, mendukung percepatan penanganan stunting, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui rapat kerja gabungan ini, TP PKK Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan program pemberdayaan keluarga, mendukung percepatan penanganan stunting, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain arahan pimpinan organisasi, rapat kerja tersebut diisi pemaparan sejumlah pejabat kementerian terkait kebijakan pembangunan, perencanaan program, dan dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan ketiga organisasi tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, menjelaskan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan agenda Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Adapun Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, membahas strategi penguatan dukungan penganggaran daerah untuk menunjang pelaksanaan program ketiga lembaga tersebut.
Pemaparan itu menegaskan pentingnya keterpaduan kebijakan pembangunan nasional, perencanaan program daerah, dan dukungan anggaran.
Dengan koordinasi yang baik, program diharapkan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rencana kerja tindak lanjut untuk menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam program konkret.
Agenda tersebut juga mencakup laporan ketua harian mengenai pelaksanaan kegiatan dan langkah-langkah penguatan koordinasi kelembagaan.
Bagi TP PKK Kota Makassar, hasil rapat kerja gabungan ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan program yang lebih terintegrasi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan Posyandu, mendorong potensi ekonomi masyarakat, dan mendukung penanganan stunting.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Dekranas, TP PKK, TP Posyandu, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diharapkan semakin terarah serta memberikan dampak nyata bagi keluarga di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar. (*)
