MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Universitas Hasanuddin (Unhas), merilis hasil survei bertajuk Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memetakan persepsi masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap pemerintahan, demokrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi.
Survei yang digagas melalui Pusat Litbang Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas ini melibatkan 900 responden. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi, media, dan pemangku kepentingan dalam memahami aspirasi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Pemaparan hasil survei berlangsung di Hotel Unhas, Makassar, Rabu (21/10/2026), dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Unhas TV.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, mengatakan pengukuran opini publik secara ilmiah dan proporsional penting untuk memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, karakteristik demografis Indonesia yang beragam menuntut pengukuran opini publik dengan memperhatikan keterwakilan setiap kawasan. Dengan demikian, pandangan masyarakat di luar pusat populasi besar tetap dapat terakomodasi.
“Unhas mengambil peran untuk menghadirkan suara khusus dari kawasan timur Indonesia. Kita ingin aspirasi masyarakat di wilayah ini terdengar secara spesifik dan tidak tenggelam dalam agregasi suara dari wilayah dengan populasi yang lebih besar,” kata Jamaluddin.
Ia menegaskan, survei opini publik harus dilaksanakan menggunakan metode ilmiah dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendorong demokrasi berbasis bukti.
Melalui penelitian yang terukur, Unhas berharap pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.
Survei Libatkan 900 Responden di Kawasan Timur Indonesia
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik Unhas, Prof. Dr. Ir. Mujahidin, M.Tdev., menjelaskan bahwa kawasan timur Indonesia memiliki keragaman karakteristik sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Karena itu, pemetaan opini publik diperlukan untuk memahami perbedaan aspirasi masyarakat di setiap wilayah.
Survei tersebut mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pengumpulan data dilakukan pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 melalui wawancara telepon dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Penelitian ini dirancang dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling. Distribusi responden dilakukan secara proporsional berdasarkan wilayah.
Sulawesi Selatan menjadi wilayah dengan proporsi sampel terbesar, yakni 16 persen. Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur sebesar 10 persen, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 9,4 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing 7 persen, serta Sulawesi Tengah sebesar 5,5 persen.
Adapun Kalimantan Utara memiliki proporsi sampel sebesar 1,1 persen. Dari sisi gender, responden terdiri atas 51,20 persen perempuan dan 48,80 persen laki-laki.
Mujahidin mengatakan rancangan survei tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap berbagai isu pemerintahan, demokrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi.
“Rancangan survei tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat di kawasan timur Indonesia terhadap berbagai isu pemerintahan, demokrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi. Hasilnya juga dapat menjadi bahan diskusi bagi akademisi, media, dan pemangku kepentingan dalam membaca dinamika opini publik di kawasan tersebut,” ujarnya.
Media Sosial Jadi Ruang Penyampaian Aspirasi
Dalam pemaparan temuan utama, tim peneliti mengangkat sejumlah isu, mulai dari penyampaian aspirasi masyarakat hingga tingkat kepercayaan terhadap lembaga publik.
Salah satu temuan yang disoroti berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap audit dan ganti rugi atas kerusakan ekologis. Isu tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan serta aspirasi masyarakat yang terdampak dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Selain itu, survei mengidentifikasi media sosial sebagai salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi.
Mujahidin menjelaskan, perkembangan ruang digital perlu menjadi perhatian karena media sosial turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, serta merespons berbagai persoalan publik.
“Survei menemukan bahwa media sosial merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Perkembangan ini menjadi perhatian karena ruang digital turut memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, dan merespons berbagai isu publik,” katanya.
Pada aspek kepercayaan terhadap lembaga, hasil survei yang dipaparkan juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan kalangan cendekiawan. Temuan mengenai kepercayaan publik tersebut turut mencakup lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Temuan tersebut menjadi bahan untuk memahami hubungan masyarakat dengan institusi publik, termasuk posisi perguruan tinggi dalam menyediakan pengetahuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, penafsiran terhadap hasil survei perlu mengacu pada data lengkap, indikator pengukuran, serta metode perbandingan yang digunakan. Rincian angka dan persentase untuk setiap indikator diperlukan agar tingkat kepercayaan maupun perubahan persepsi publik dapat dipahami secara lebih tepat.
Unhas Dorong Kebijakan Berbasis Data
Melalui survei Suara Indonesia Timur, Unhas mendorong penguatan pemanfaatan riset opini publik sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan, menguji informasi, serta membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Peran tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi, sedangkan pemerintah memerlukan data yang kredibel untuk memahami persoalan dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik.
Mujahidin berharap hasil survei tersebut dapat memperluas pemahaman mengenai dinamika opini masyarakat di kawasan timur Indonesia sekaligus memperkaya perspektif dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Hasil survei Suara Indonesia Timur diharapkan memperkaya perspektif mengenai dinamika opini publik di kawasan timur Indonesia serta menyediakan bahan kajian bagi pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan keragaman kondisi dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Melalui inisiatif ini, Unhas berupaya mempertemukan hasil penelitian akademik dengan kebutuhan masyarakat. Pemetaan opini publik diharapkan turut memperkuat ruang partisipasi masyarakat kawasan timur Indonesia dalam diskusi mengenai pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan nasional. (*)
