MENITNEWS.CO.ID, GOWA — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, mendorong Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Gowa, menyusun program pertanian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat pada 2027.
Hal itu disampaikan Andy Azis Peter saat membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026/2027 Dinas TPH Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (27/10/2026).
Andy Azis mengapresiasi langkah Dinas TPH yang mulai mempersiapkan program sejak dini sebagai bagian dari perencanaan kegiatan tahun 2027.
“Tidak banyak OPD yang punya pemikiran cemerlang seperti ini. Hari ini Dinas Pertanian melakukan praprogram untuk masuk di 2027,” ujarnya.
Menurut Andy Azis, perencanaan yang dilakukan lebih awal menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk merumuskan kegiatan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani.
Ia menegaskan, keberhasilan Dinas TPH tidak hanya diukur dari terlaksananya program dan kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau petani sejahtera, itulah barometer keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,” tegasnya.
Andy Azis juga menyebut Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian. Karena itu, Dinas TPH diharapkan mampu menerjemahkan perhatian tersebut melalui program yang memberikan dampak langsung bagi petani.
Ia meminta agar penyusunan program didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan petani. Namun, seluruh usulan tetap harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program unggulan bupati, serta kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Untuk itu, Andy Azis mendorong seluruh peserta rapat koordinasi berperan aktif menyampaikan saran, masukan, dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan sebelum usulan program ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Dari masukan tersebut, usulan dapat dipilah mana yang masuk RPJMD dan program unggulan bupati, mana yang diselaraskan dengan bantuan provinsi, dan mana yang diselaraskan dengan bantuan pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, koordinasi sejak tahap perencanaan diperlukan agar program yang disusun lebih terarah, memiliki dukungan pendanaan yang sesuai, serta tidak terlepas dari kebutuhan petani di Kabupaten Gowa.
Sementara itu, Kepala Dinas TPH Kabupaten Gowa, Zubair Usman, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara internal untuk memperkuat sinergi antara dinas, penyuluh pertanian, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
Pertemuan itu juga membahas program prioritas serta peluang kerja sama lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Gowa.
Zubair mengatakan, koordinasi yang kuat semakin diperlukan setelah seluruh penyuluh pertanian beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai Kementerian Pertanian.
“Mulai tahun ini seluruh penyuluh sudah beralih kepegawaiannya menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kita memang membutuhkan koordinasi dan sinergitas untuk melihat Kabupaten Gowa ini insya Allah jauh lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” terangnya.
Ia berharap arahan Sekda Gowa dapat menjadi pedoman bagi Dinas TPH dalam merancang program yang lebih inovatif pada 2027. Dengan demikian, program yang direncanakan tidak hanya selaras dengan kebijakan pembangunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut diikuti para kepala bidang, koordinator kegiatan, koordinator penyuluh, koordinator POPT, kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta penyuluh pertanian dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa.
Melalui koordinasi tersebut, Dinas TPH Gowa diharapkan dapat menghimpun kebutuhan pertanian dari berbagai wilayah sebagai bahan penyusunan program 2027 yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. (red)
