MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal itu guna memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah masa transisi kebijakan dan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Masukan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di BeritaSatu, dan kembali ditegaskan saat dikonfirmasi pada Senin (29/6/2026).
Abdul Rivai Ras yang akrab disapa Bro Rivai mengatakan bahwa, APPMBGI mendukung penuh langkah evaluasi menyeluruh dan moratorium yang dilakukan pemerintah, sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, evaluasi merupakan tahapan penting agar implementasi program nasional tersebut semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami mendukung evaluasi dan moratorium sebagai langkah pembenahan. Namun proses tersebut harus dibarengi dengan komunikasi yang terbuka, kepastian hukum, serta kebijakan yang berkeadilan,” ujar Bro Rivai.
Ia mengingatkan agar proses transisi tidak menimbulkan ketidakpastian yang justru merugikan para mitra dan pelaku usaha yang sejak awal telah berinvestasi dan berkomitmen mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Jangan sampai ketidakpastian ini justru merugikan para mitra dan pelaku usaha, yang sejak awal telah berinvestasi dan berkomitmen penuh mendukung Program MBG,” tegas Ketum APPMBGI itu.
Dalam upaya menciptakan tata kelola program yang lebih baik, APPMBGI secara resmi menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada Badan Gizi Nasional.
Pertama, APPMBGI meminta BGN membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan Program MBG.
Kedua, organisasi tersebut mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha, investor, dan pemasok yang telah menanamkan modal dalam mendukung pelaksanaan program.
Ketiga, APPMBGI berharap proses evaluasi menghasilkan sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Serta tentunya berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Bro Rivai menilai keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan para pelaku usaha menjadi faktor penting, dalam menjaga keberlangsungan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.
APPMBGI pun berharap komitmen Badan Gizi Nasional dalam membuka ruang diskusi dapat menghasilkan solusi bersama, yang mengakomodasi kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin matang, APPMBGI berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. (*)
