MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan dipercaya masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kota Makassar, sekretaris perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa SAKIP tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, sistem tersebut merupakan instrumen strategis untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan.
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Appi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan di setiap perangkat daerah. Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat sinergi agar setiap program berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Appi juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sehingga setiap kebijakan maupun penganggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, seluruh kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan warga dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Pada kesempatan itu, Appi turut menyoroti menurunnya nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar. Ia meminta kondisi tersebut dijadikan momentum evaluasi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dalam penyusunan dokumen maupun perbaikan sistem kerja.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegas Munafri Arifuddin.
Selain itu, Munafri Arifuddin menilai, pemerintah daerah dituntut semakin adaptif di era digital. Berbagai persoalan dan keluhan masyarakat yang berkembang di ruang publik harus direspons melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Appi, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat memahami tujuan setiap kebijakan.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut dinilai penting karena setiap kebijakan akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan pembenahan implementasi SAKIP, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga pada sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas dan terukur.
Dalam arahannya, Appi juga meminta Inspektorat Kota Makassar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus meningkatkan fungsi pembinaan, pendampingan, serta pengawasan kepada seluruh OPD agar implementasi SAKIP semakin baik.
Ia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.
Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis SAKIP Tahun 2026 ini, Appi berharap kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar semakin meningkat serta mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
