MENITNEWS.CO.ID, MEDAN — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, memaparkan berbagai inovasi Pemerintah Kota Makassar, dalam mewujudkan kota rendah emisi pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia, yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026), mengusung tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari”. Forum tersebut mempertemukan pemerintah kota dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Dalam forum itu, Helmy membawakan materi bertajuk “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”. Ia memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.
Beberapa program unggulan yang dipresentasikan meliputi penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di lingkungan sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.
Helmy menjelaskan, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, Makassar menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Tantangan tersebut meliputi meningkatnya suhu udara, keterbatasan akses terhadap air bersih, hingga tingginya kerentanan kawasan pesisir akibat dampak perubahan iklim.
Kondisi itu menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Di sektor persampahan, Pemerintah Kota Makassar juga terus mengembangkan program Makassar Eco Circular (MEC) Hub sebagai model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Melalui program tersebut, pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan di sumber, pengolahan sampah organik, hingga pemanfaatan kembali sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomi.
Upaya itu diperkuat melalui pelaksanaan program Jelajah Sampah di seluruh kecamatan sebagai gerakan edukasi masyarakat sekaligus penguatan sistem pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa agar pengelolaan sampah berjalan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain itu, program Tanami Tanata’ juga dikembangkan dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dan pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Menurut Helmy, seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mendukung pengembangan Kota Rendah Emisi dan Kota Tangguh Asia.
“Perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata dan kolaborasi. Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Helmy.
Selain menjadi narasumber, Helmy Budiman bersama para Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari kota-kota anggota APEKSI juga menandatangani Pernyataan Advokasi Bersama.
Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat, di antaranya percepatan penurunan emisi, penguatan sistem pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Helmy turut didampingi Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati DLH Kota Makassar, Amanda Syahwaldi. (*)
