MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta berbagai lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kota Makassar bertema “Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar” yang berlangsung di Hotel Melia Makassar, Jumat (10/7/2026).
Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Drs. Zaenal Ibrahim, mengatakan pembiayaan produktif menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Zaenal.
Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan formal. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem pembiayaan berjalan lebih inklusif dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
“Keberhasilan memperluas akses pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dunia akademik, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Menurut Zaenal, TPAKD menjadi wadah koordinasi untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam memperkuat akses pembiayaan produktif. Melalui sinergi tersebut diharapkan semakin banyak UMKM memperoleh akses pembiayaan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antaranggota TPAKD dalam mengimplementasikan pembiayaan produktif yang inklusif.
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin membangun komitmen bersama agar setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung,” katanya.
Menurut Amri, forum tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan akademisi, tetapi juga menjadi momentum untuk merumuskan berbagai langkah kolaboratif dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah usulan penyelenggaraan CFD Financial Day, sebuah program kolaboratif TPAKD Kota Makassar yang akan dikemas dalam kegiatan Car Free Day.
Program itu dirancang sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi mengenai produk keuangan formal, memperoleh edukasi pengelolaan keuangan, berkonsultasi mengenai pembiayaan usaha, hingga mendapatkan informasi program pemberdayaan UMKM yang disediakan pemerintah maupun lembaga jasa keuangan.
Selain menghasilkan berbagai masukan, rapat koordinasi juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan, serta mendorong lahirnya program-program kolaboratif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh anggota TPAKD akan memperkuat koordinasi agar berbagai program yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Amri optimistis penguatan sinergi tersebut akan menjadikan pembiayaan produktif sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi strategis, yakni Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Kantor Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Mushadi Nurali, yang memaparkan materi mengenai penguatan sinergi lembaga jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan produktif yang inklusif.
Selain itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, menyampaikan materi tentang pembiayaan produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Salman Samir, membahas penguatan ekosistem pembiayaan produktif untuk meningkatkan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain OJK, kegiatan ini diikuti berbagai anggota TPAKD Kota Makassar, di antaranya perwakilan Bank Himbara, Bank Sulselbar, bank swasta nasional, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, BPR/BPRS, perangkat daerah terkait, serta unsur TPAKD Kota Makassar. (*)
