MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham, menghadiri sekaligus mengawal langsung jalannya High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan strategis tingkat tinggi ini dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bertempat di Hotel Aston Makassar, Senin (13/7/2026). Selain HLM TP2DD, agenda ini juga dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan IV Tahun 2026.
Kehadiran Kabag Prokopim dalam forum ini menegaskan komitmen bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk memastikan setiap kebijakan strategis kepala daerah, khususnya terkait transformasi digital, dapat terkomunikasikan dengan baik dan tersinkronisasi di seluruh lini pemerintahan.
Di sela-sela kegiatan, Kabag Prokopim Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham, menyatakan bahwa kehadiran seluruh unsur penunjang kebijakan pimpinan dalam rapat ini sangat krusial. Menurutnya, TP2DD merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan di Kota Makassar.
”Kami di Bagian Prokopim berkomitmen penuh mendukung dan mengawal setiap kebijakan strategis bapak Wali Kota, termasuk dalam akselerasi digitalisasi daerah ini. Forum TP2DD ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk menyatukan visi dalam memperkuat ekosistem digital di seluruh sektor pelayanan,” ujar Andi Ardhy.
Lebih lanjut, Andi Ardhy memberikan apresiasi khusus terhadap peluncuran proyek perubahan peserta PKN Angkatan IV yang disisipkan dalam rangkaian acara tersebut. Ia menilai inovasi-inovasi baru dari para birokrat sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan digitalisasi yang sedang digalakkan.
”Proyek perubahan yang diluncurkan hari ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas kedinasan. Ini harus menjadi pemicu (trigger) lahirnya inovasi berbasis teknologi yang adaptif, sehingga sistem pelayanan publik di Makassar bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tingkat tinggi yang dikawal langsung oleh jajaran pimpinan daerah dan OPD ini diharapkan mampu melahirkan rumusan taktis, mulai dari optimalisasi pembayaran digital melalui QRIS hingga digitalisasi penuh pada sektor pajak dan retribusi daerah demi mendongkrak PAD Kota Makassar. (*)
