MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar guna memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar agar pelaksanaan pendataan ekonomi nasional dapat berjalan optimal hingga target penyelesaian pada 31 Agustus 2026.
Dalam audiensi itu, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, dan Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Pemkot Makassar, terutama melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang aktif membantu penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menuntaskan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai media publikasi milik pemerintah, seperti videotron dan billboard, agar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 semakin luas menjangkau masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kebutuhan perpajakan maupun kepentingan lainnya.
Penjelasan tersebut dinilai penting karena masih terdapat sejumlah pelaku usaha, khususnya di kawasan perdagangan dan niaga, yang belum bersedia memberikan informasi secara lengkap akibat kekhawatiran data mereka akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
BPS juga mengungkapkan bahwa proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas langkah BPS yang terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, audiensi tersebut menjadi kesempatan penting untuk membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memastikan dukungan pemerintah daerah dapat diberikan secara maksimal.
Aliyah juga menanyakan batas waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga turut memberikan perhatian terhadap kelancaran proses pendataan.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir pertemuan, Aliyah Mustika Ilham bersama BPS Kota Makassar, sepakat terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani bersama. (*)
