MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Aliyah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran yang disampaikan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Aliyah, masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama,” kata Aliyah.
Pemkot Makassar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap capaian Kota Makassar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, penguatan inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkot Makassar menyepakati bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Pemerintah daerah memastikan anggaran yang telah dialokasikan harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Terkait rendahnya serapan belanja modal pada sejumlah sektor, Pemkot Makassar menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala teknis. Di antaranya keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.
Program-program strategis yang belum terealisasi tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan akan kembali dianggarkan agar dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
Di sektor pembangunan, Pemkot Makassar berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran.
Fokus pembangunan mencakup peningkatan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya.
Evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh perangkat daerah juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aliyah menegaskan, seluruh pandangan dan masukan dari DPRD merupakan energi positif bagi Pemkot Makassar untuk terus melakukan pembenahan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar akan terus mengedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan daerah.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutup Aliyah. (*)
