MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan hingga Semester I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tren yang semakin kuat.
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi berbagai risiko, APBN mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan posisi 30 Juni 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/7/2026).
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen. Sementara itu, inflasi hingga Juni 2026 tetap terkendali di level 3,56 persen (year on year).
Kinerja perdagangan luar negeri juga mencatat hasil positif dengan nilai ekspor mencapai US$139 juta dan impor sebesar US$73,31 juta, sehingga neraca perdagangan tetap berada dalam kondisi surplus.
Belanja negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Juni 2026 juga meningkat 6,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas belanja pada Semester II 2026.
Pendapatan Negara Capai Rp7,21 Triliun
Dari sisi penerimaan negara, realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp7,21 triliun atau 39,13 persen dari target tahunan.
Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp5,06 triliun atau 35,25 persen dari target Rp14,37 triliun.
Penerimaan tersebut didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp2,41 triliun.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp131,96 miliar atau 35,34 persen dari target, yang terdiri atas Bea Masuk Rp78,49 miliar, Bea Keluar Rp22,19 miliar, dan Cukai Rp31,28 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp2,02 triliun atau 54,57 persen dari target, dengan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp1,31 triliun.
Belanja Negara Tembus Rp25,94 Triliun
Realisasi belanja negara hingga Semester I 2026 mencapai Rp25,94 triliun atau 50,17 persen dari total pagu anggaran.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari pagu.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp6,69 triliun yang digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Sementara itu, belanja barang mencapai Rp3,33 triliun untuk mendukung operasional 754 satuan kerja pada 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Belanja modal terealisasi Rp1,76 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai proyek strategis, seperti preservasi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.
Untuk bantuan sosial, pemerintah telah merealisasikan Rp13,59 miliar atau 54,38 persen dari pagu, yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, kelompok rentan, hingga korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Transfer ke Daerah Lampaui 52 Persen
Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp10,21 triliun, yang digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, hingga pendanaan kelurahan.
Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp3,21 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp543,63 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), Koperasi Merah Putih, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemerintah juga mencatat berbagai program nasional yang telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih telah menghasilkan 3.074 koperasi ber-NPWP dan 2.517 koperasi ber-NIB, dengan dampak ekonomi mencapai Rp379,94 juta melalui 28.932 transaksi.
Pada bidang pendidikan, pemerintah telah merealisasikan 16 Sekolah Rakyat yang melayani 1.750 siswa, serta melanjutkan pembangunan sembilan sekolah baru dengan pagu anggaran Rp1,73 triliun, di mana realisasinya telah mencapai Rp1,19 triliun.
Di sektor pertanian, program ketahanan pangan berhasil mencatat produksi padi sebanyak 466.592 ton.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur, dengan subsidi bunga sebesar Rp831,25 miliar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah mendukung pembiayaan 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa memasuki Semester II 2026, APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga momentum pembangunan dan memperkuat aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan.
Dengan realisasi pendapatan negara yang terus meningkat, belanja negara yang semakin berkualitas, serta berbagai program strategis yang berjalan efektif, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diyakini tetap kuat sehingga manfaat APBN dapat semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.
Konferensi pers tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulselbartra Adnan Muis, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Angkaswantoro, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi. (*)
