SIGAP PESISIR BPBD Makassar Resmi Masuk IGA 2026, Waktu Respons Bencana Berhasil Dipangkas Jadi 15 Menit

MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, resmi mendaftarkan inovasi SIGAP PESISIR (Sistem Informasi Gerak Cepat Pesisir) dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Inovasi yang digagas Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., tersebut hadir sebagai solusi atas tantangan penanggulangan bencana di kawasan pesisir.

Selama ini, wilayah pesisir Makassar dinilai masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terstandarisasi dan terhubung secara real-time antara BPBD dengan kelurahan-kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

SIGAP PESISIR merupakan proyek perubahan yang dikembangkan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Proyek tersebut telah melalui tahapan Seminar dan Uji Proyek Perubahan yang diuji langsung oleh Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN Makassar, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap 70 pejabat pimpinan tinggi pratama peserta PKN Tingkat II.

Keberhasilan penyusunan hingga implementasi SIGAP PESISIR juga didukung pembimbingan intensif dari Coach PKN Tingkat II, Nurwahyud Anti, S.S., M.HRM.IR., yang memberikan pendampingan mulai dari penyusunan konsep, penyempurnaan desain inovasi, hingga implementasi di lapangan.

Melalui inovasi tersebut, BPBD Kota Makassar membangun sistem yang mengintegrasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu, jaringan Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA), Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), dashboard pemantauan, serta sistem komunikasi digital berbasis waktu nyata.

Dengan sistem tersebut, setiap informasi kejadian bencana dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat oleh BPBD Makassar, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus mobilisasi personel dan sumber daya di lapangan.

Hasil uji coba implementasi menunjukkan capaian yang signifikan. Waktu respons penanganan bencana oleh BPBD Makassar yang sebelumnya rata-rata mencapai 90 menit, berhasil dipangkas menjadi hanya 15 menit.

Pencapaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, efektif, adaptif, dan berorientasi pada penyelamatan jiwa.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., mengatakan bahwa SIGAP PESISIR bukan sekadar inovasi berbasis teknologi, melainkan model tata kelola kebencanaan yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam sistem peringatan dini.

Kecepatan respons adalah faktor yang menentukan keselamatan jiwa. SIGAP PESISIR membangun ekosistem yang menghubungkan masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan BPBD dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Dengan memangkas waktu respons dari 90 menit menjadi 15 menit, kita membuktikan bahwa inovasi yang dibangun dari kebutuhan riil masyarakat mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan warga. Harapan kami, inovasi ini dapat menjadi referensi nasional bagi daerah-daerah pesisir dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh,” ujar Fadli Tahar, Kamis (30/7/2026).

Keikutsertaan SIGAP PESISIR dalam IGA 2026 diharapkan tidak hanya menjadi representasi inovasi Pemerintah Kota Makassar di tingkat nasional, tetapi juga menjadi model yang dapat direplikasi oleh berbagai pemerintah daerah pesisir di Indonesia dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana.

Melalui inovasi tersebut, BPBD Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kebencanaan yang cepat, terintegrasi, berbasis komunitas, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Langkah BPBD Makassar ini, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. (*)

Banner Sponsor

Iklan