MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melangkah cepat untuk memperkuat tingkat kesejahteraan para pegawainya. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya pembentukan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai instrumen strategis pendukung ekonomi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.
Langkah ini disampaikan dalam pembukaan agenda Gerakan Edukasi Koperasi Masyarakat bertajuk Edukasi Perkoperasian bagi ASN Pemkot Makassar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (5/8). Acara yang digagas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan. Pembentukan wadah usaha ini menjadi manifestasi nyata dalam menjalankan program prioritas nasional yang menempatkan lembaga ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Inisiatif penguatan kelembagaan ini juga dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumber daya ASN Pemkot Makassar. Mengingat jumlah pegawai yang saat ini mencapai sekitar 22 ribu orang, pengelolaan lembaga ekonomi tersebut dituntut agar senantiasa berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: Sekda Memimpin Rapat Koordinasi Persiapan HUT Ke-81 RI di Makassar
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu mengingatkan agar pola pikir pengelolaan lembaga usaha ini tidak melulu berpatokan pada unit simpan pinjam konvensional. Pengurus yang terpilih nantinya diminta menyusun perencanaan serta skema bisnis jangka panjang secara matang, termasuk menjajaki peluang kemitraan bersama BUMN, BUMD, maupun investor swasta guna menyediakan kebutuhan harian para pegawai.
Persyaratan kelembagaan seperti penyusunan rencana kerja, legalitas hukum, hingga pendaftaran izin usaha berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diminta agar segera dituntaskan. Sebelum beroperasi resmi, seluruh draf aturan serta besaran simpanan pokok dan wajib akan disosialisasikan secara masif dan transparan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mendapatkan gagasan konstruktif dari para calon anggota.
Proses penyebaran informasi pembentukan wadah usaha ini bakal dikawal langsung oleh para sekretaris OPD serta tim penyuluh dari Dinas Koperasi dan UKM. Pendekatan jemput bola akan diterapkan ke tiap instansi untuk mempercepat realisasi pembentukan wadah ekonomi ASN tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Arlin Ariesta, mengungkapkan bahwa rangkaian persiapan administrasi dan pembentukan tim kepengurusan telah berjalan sesuai dengan arahan Ketua Korpri Kota Makassar. Dasar hukum pembentukan lembaga ekonomi ini juga memegang landasan yang kokoh melalui regulasi pembinaan koperasi dan aturan Korpri yang berlaku.
Selain berfungsi sebagai sarana pemersatu, organisasi Korpri dinilai bertanggung jawab secara moral untuk menghadirkan solusi ekonomi mandiri dan kolaboratif bagi para anggotanya. Arlin menerangkan bahwa wadah ekonomi resmi ini disiapkan untuk menjadi pengayom finansial yang transparan guna melindungi para pegawai dari jeratan lembaga keuangan atau pinjaman ilegal.
Ke depan, model bisnis yang dikembangkan mencakup pengoperasian unit grosir dan ritel modern untuk memenuhi barang kebutuhan pokok berharga terjangkau. Seluruh ekosistem layanan akan diintegrasikan dengan teknologi digital berbasis aplikasi serta digital banking, sekaligus membuka ruang komersial bagi pengembangan UMKM yang dikelola oleh keluarga besar ASN Pemkot Makassar. (*)
