MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai melaksanakan uji kesesuaian dan kompetensi atau job fit terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II).
Sebanyak 40 pejabat mengikuti proses evaluasi yang menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penempatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Proses job fit berlangsung selama tiga hari dengan menggunakan dua metode penilaian, yakni wawancara dan penelusuran rekam jejak. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur kinerja pejabat sekaligus memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi dan program prioritas Pemkot Makassar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar sekaligus Ketua Tim Seleksi (Timsel), Andi Zulkifly, mengatakan proses tersebut diarahkan untuk mengevaluasi kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekaligus memetakan kebutuhan organisasi.
“Ini dalam rangka mengevaluasi kerja-kerja kepala SKPD, kemudian menyesuaikan atau mengoptimalkan kerja-kerja OPD dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas dan program-program lain yang sudah ditetapkan oleh kota,” kata Andi Zulkifly saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (19/8/2026).
Menurut Zulkifly, dua hari pertama pelaksanaan job fit difokuskan pada wawancara. Sementara hari ketiga digunakan untuk melakukan penelusuran rekam jejak terhadap seluruh peserta.
Sebanyak 40 pejabat mengikuti proses tersebut dari total 42 posisi Eselon II di lingkungan Pemkot Makassar.
Dua jabatan Eselon II saat ini masih kosong, yakni Asisten I dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar.
Pelaksanaan job fit melibatkan tujuh anggota Timsel yang memiliki latar belakang pemerintahan, pengawasan, akademisi, dan tenaga ahli.
Mereka terdiri atas Andi Zulkifly selaku Ketua Timsel sekaligus Sekda Makassar, Kepala Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur, Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Andi Hudly Huduri, serta tiga akademisi yakni Prof Aswanto, Prof Batara, Prof Idris, dan Prof Amir Ilyas.
Zulkifly menjelaskan, setiap peserta diwawancarai oleh tiga anggota panitia seleksi (pansel). Proses wawancara berjalan dengan lancar pada hari pertama pelaksanaan.
“Panselnya ada tujuh dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Pesertanya ada 40. Satu peserta diwawancarai oleh tiga orang dari pansel,” ujarnya.
Dalam wawancara, peserta dinilai berdasarkan sejumlah indikator, antara lain capaian kinerja dan dampaknya terhadap program prioritas, pengawasan dan pembinaan, inovasi, hingga realisasi anggaran.
Pejabat yang mengikuti evaluasi juga diberikan kesempatan menjelaskan inovasi yang telah dilakukan, tantangan selama menjalankan tugas, serta kesesuaian antara kompetensi dan jabatan yang saat ini diemban.
“Jadi kami tanya bagaimana inovasi yang dibuat, realisasi anggaran, apa tantangannya, kemudian apakah peserta merasa cocok di posisi itu atau ada keinginan untuk pindah, dan kira-kira cocoknya ke mana. Itu menjadi bahan untuk disampaikan kepada Pak Wali,” jelas Zulkifly.
Selain wawancara, Timsel akan melakukan penelusuran rekam jejak peserta. Aspek yang diperiksa antara lain administrasi, jenjang jabatan, pengalaman kerja, hingga pangkat.
Setelah seluruh tahapan selesai, pansel akan menyusun laporan yang berisi hasil penilaian dan rekomendasi. Masing-masing anggota pansel juga akan memberikan nilai serta catatan terhadap setiap peserta.
Zulkifly mengatakan proses tersebut juga menghasilkan pemeringkatan yang nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam menentukan penempatan pejabat.
“Ada penilaian, ada nilai, kemudian ada catatan untuk rekomendasi. Itu akan menjadi bahan pertimbangan Pak Wali Kota,” katanya.
Hasil akhir job fit selanjutnya akan diserahkan kepada Wali Kota Makassar. Dari hasil tersebut, Munafri akan melakukan pemetaan untuk menentukan penempatan pejabat sesuai kebutuhan dan tantangan masing-masing OPD.
“Pak Wali nanti rapat lagi dengan membawa bahan tersebut. Kemudian dilihat, oh ini cocok di sini, ini cocok di sini. Jadi pemetaannya ada di Pak Wali,” pungkas Zulkifly.
Dengan proses tersebut, Pemkot Makassar berharap penempatan pejabat Eselon II dapat semakin tepat berdasarkan kompetensi, rekam jejak, kinerja, serta kebutuhan organisasi sehingga mampu mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah kota. (*)
