MENITNEWS.CO.ID, MAROS – Kabupaten Maros meraih juara I dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan penghargaan itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban daerah.
“Indeks pengelolaan keuangan ini bentuk kita menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita. Alhamdulillah tadi kita menyampaikan TPP, gaji PPPK, gaji PPPK paruh waktu tetap kita bayarkan,” kata Chaidir, Rabu (12/8/2026).
Menurut Chaidir, penilaian penghargaan tersebut mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Maros berada dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan rendah, tetapi dinilai sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik pada kategori tersebut.
Baca juga: Pemkab Maros Siapkan Rp600 Juta Untuk Atasi Kekeringan, 6.738 KK Terdampak
Mantan Ketua DPRD Maros itu menyebut APBD Kabupaten Maros berada di kisaran Rp1,5 triliun. Besaran tersebut berbeda dengan daerah yang masuk kategori kemampuan keuangan tinggi karena memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar.
Penghargaan tersebut, kata Chaidir, sekaligus menjadi penanda komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk memenuhi belanja wajib daerah. Komitmen itu akan terus dipertahankan dalam penyusunan APBD 2027.
Baca juga: Wabup Maros Dampingi Kontingen Jamnas XII Berangkat ke Jakarta
Salah satu prioritasnya adalah memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Pemkab Maros juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kepatuhan BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Rp8 miliar.
“Jadi khusus untuk belanja wajib, termasuk gaji PPPK paruh waktu, kemudian kepatuhan BPJS, PBI, ini malahan kita tambahkan sampai Rp8 miliar,” jelasnya.
Untuk sektor kesehatan dan pendidikan, Pemkab Maros tetap mempertahankan alokasi anggaran sesuai ketentuan. Anggaran pendidikan disebut tetap berada di atas 20 persen.
Sementara itu, sektor infrastruktur mendapat perhatian lebih besar dalam penyusunan APBD 2027. Chaidir mengatakan intervensi anggaran untuk infrastruktur yang pada 2025 berada di angka 31 persen akan ditingkatkan.
“Kita sekarang ini mencoba menaikkan sampai 34 persen. Walaupun kita belum bisa mencapai 40 persen, tetapi untuk infrastruktur di APBD 2027, kita sudah berupaya untuk mencapai 34 sampai 36 persen intervensi anggaran kita ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” katanya.
Chaidir menambahkan, kebutuhan anggaran sektor kesehatan juga terus diperkuat. Anggaran yang disiapkan untuk sektor tersebut meningkat dari sekitar Rp28 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp35 miliar pada 2027.
Baca juga: Raih detiktimur Awards 2026, Bupati Maros Dedikasikan Penghargaan Untuk Pelaku Ekonomi dan UMKM
Penghargaan pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Maros mempertahankan kondisi keuangan sekaligus memastikan berbagai belanja wajib dan pelayanan publik tetap terpenuhi. (*)
