MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan peringatan tegas kepada seluruh lurah agar meningkatkan kinerja dan tidak mengabaikan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Munafri menegaskan, lurah merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah karena memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, lurah dituntut mengetahui secara langsung kondisi lingkungan, persoalan warga, hingga berbagai masalah yang muncul di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, Jumat (28/8/2026). Ia meminta para lurah aktif turun ke lapangan, termasuk memantau kebersihan lingkungan, kanal, serta persoalan persampahan.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” kata Munafri.
Menurut dia, seorang lurah tidak cukup hanya menunggu laporan dari bawahannya. Mereka harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik.
Munafri bahkan menyoroti adanya laporan mengenai lurah yang dinilai lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor dibandingkan menjalankan tugas.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegasnya.
Ia mengatakan, laporan yang diterimanya tidak hanya menyangkut lurah yang dinilai malas bekerja. Ada pula lurah yang kinerjanya belum maksimal karena mengalami persoalan kesehatan.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” ujarnya.
Namun, Munafri meminta kondisi kesehatan dibedakan dengan pejabat yang secara fisik mampu bekerja tetapi tidak memiliki kemauan menjalankan tugas.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi dibandingkan tugas pemerintahan.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Munafri.
Munafri menekankan, lurah harus memahami kondisi wilayah secara langsung. Mulai dari persoalan kebersihan, persampahan, kondisi lingkungan hingga kebutuhan masyarakat.
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” tegasnya.
Menurut Munafri, tugas lurah tidak sebatas menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Lurah memiliki tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan program kerja kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik dan ketenteraman wilayah berjalan dengan baik.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemkot Makassar akan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lurah.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Munafri menegaskan sistem tersebut dibutuhkan agar kinerja lurah dapat terlihat secara nyata dan tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” katanya.
Selain mengingatkan lurah, Munafri Arifuddin meminta camat melakukan evaluasi secara objektif terhadap seluruh lurah di wilayahnya.
Munafri Arifuddin tidak ingin penilaian kinerja dijadikan alat untuk menjatuhkan pejabat karena persoalan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesan Munafri.
Menurutnya, proses pembinaan dan evaluasi harus dilakukan berdasarkan fakta, kinerja, kehadiran, serta kemampuan menjalankan tugas.
Ia juga membuka kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas terhadap lurah yang terus-menerus bermasalah dengan camat maupun atasannya.
Dalam arahannya, Munafri juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Ia mengingatkan agar kegiatan masyarakat tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan dari masyarakat secara berlebihan.
“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” imbuhnya.
Munafri juga meminta setiap kegiatan masyarakat menjadi momentum edukasi mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah.
Ia menginstruksikan agar masyarakat mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik sebelum kegiatan dimulai.
“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” jelasnya.
Menurut Munafri, kegiatan masyarakat jangan sampai justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Selain kebersihan, Munafri meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif memperkenalkan berbagai inovasi dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.
Beberapa layanan yang diminta terus diperkenalkan antara lain Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus.
Menurutnya, kegiatan pemerintah di tingkat wilayah dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi masyarakat mengenai berbagai program dan layanan yang disediakan Pemkot Makassar.
Munafri juga menegaskan bahwa persoalan kebersihan harus menjadi perhatian setiap hari, bukan hanya ketika ada kegiatan pemerintahan.
Ia mengingatkan masih terdapat potensi masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk pada malam hari di lokasi-lokasi yang sepi.
“Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” ujarnya.
Baca Juga : Munafri Arifuddin Tinjau SPAM Cambaya, Layani 109 Rumah Hadapi Kemarau Panjang
Karena itu, pengawasan lingkungan harus dilakukan secara konsisten oleh aparat kecamatan dan kelurahan.
Munafri menegaskan, keberhasilan lurah tidak hanya diukur dari administrasi dan capaian angka, tetapi dari seberapa jauh pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi terhadap lurah nantinya akan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kinerja, kehadiran, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan warga, serta kontribusi menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.
“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Munafri Arifuddin. (*)
