MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus mengintensifkan pendistribusian air bersih ke puluhan titik terdampak kekeringan setiap harinya. Langkah darurat ini diambil menyusul penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan oleh Pemerintah Kota Makassar sejak 7 Agustus 2026.
Penyaluran pasokan air menjadi solusi jangka pendek utama dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang kian kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengungkapkan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh lokasi terdampak. Pihaknya berupaya menyasar puluhan lokasi saban hari guna merespons tingginya permintaan air bersih warga.
“Yang paling pertama adalah secara jangka pendek, menyalurkan langsung air itu ke 173 titik itu setiap hari,” ujar Fadli, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan pendataan dan kajian cepat yang dilakukan BPBD, krisis air telah menyebar di 173 titik yang mencakup 27 kelurahan di enam kecamatan. Dampak kekeringan ini diperkirakan menyasar sebanyak 24.243 jiwa.
Baca juga: BPBD Makassar Siapkan Hampir Rp1 Miliar Dari BTT Tangani Kekeringan
Guna memastikan bantuan berjalan optimal dan efisien, BPBD mengaktifkan sistem komando terpadu melalui Posko Tanggap Darurat. Seluruh proses pengawasan hingga alokasi air bersih dikendalikan penuh dalam satu pintu.
Langkah ini juga melibatkan lintas instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak kecamatan, hingga unsur TNI. Sinergi armada dikerahkan secara kolaboratif, di mana BPBD menyiagakan tiga unit armada penyalur, dibantu lima unit dari Damkar, serta tambahan kendaraan operasional dari DLH, kecamatan, dan TNI.
Baca juga: BPBD Makassar Salurkan Air Bersih ke 173 Titik, Siapkan 18 Sumur Hadapi Kekeringan
Hingga saat ini, penyaluran air telah menjangkau mayoritas wilayah di enam kecamatan dengan tingkat kekeringan tertinggi, yakni Tallo, Ujung Tanah, Tamalanrea, Biringkanaya, Panakkukang, dan Manggala. Hasil pemetaan BPBD mencatat Kelurahan Buloa di Kecamatan Tallo sebagai kawasan yang mengalami dampak paling parah.
Demi menjaga ketertiban serta ketepatan sasaran, mekanisme permohonan bantuan air diatur secara berjenjang. Warga diimbau melaporkan kebutuhan air melalui pengurus RT/RW atau relawan Kaltana setempat sebelum diteruskan ke Posko Tanggap Darurat. Skema ini diterapkan untuk mencegah penumpukan massa dan penanganan yang tidak terarah.
Baca juga: BPBD Makassar Sebut Kekeringan Berdampak Berantai: Ancaman Kebakaran Hingga Lumpuhnya Ekonomi
Di samping langkah darurat, Pemerintah Kota Makassar turut menyiapkan mitigasi jangka panjang berupa pembangunan sumur dalam. Dinas Pekerjaan Umum telah merencanakan pembuatannya di 18 titik pada tahun ini, dengan tiga titik di antaranya sudah siap dimanfaatkan di area terdampak. Skema ini diharapkan dapat mendorong kemandirian warga dalam memenuhi kebutuhan air tanpa bergantung pada suplai luar.
Fadli menegaskan bahwa aksi tanggap bencana ini bukan sekadar urusan membagi air, melainkan bentuk nyata kepedulian negara di tengah krisis yang dihadapi warga. Petugas di lapangan diinstruksikan untuk selalu mengedepankan pendekatan yang terarah, tepat waktu, dan humanis selama menjalankan tugas.
Mengingat cakupan kekeringan berpotensi meluas jika musim kemarau berlanjut, kesiapsiagaan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak bencana. (Adv)
