MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran hampir Rp1 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan awal bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar.
Anggaran tersebut disiapkan setelah Pemkot Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak 7 Agustus 2026. Dana BTT akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan di lapangan, terutama penyediaan sarana dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan anggaran hampir Rp1 miliar tersebut merupakan alokasi tahap awal untuk merespons dampak kekeringan.
“Kurang lebih kita pembelian tandon untuk distribusi nanti, ada untuk penyaluran terutama nanti untuk seperti BBM dan sebagainya, ya kurang lebih hampir Rp1 miliar untuk tahap awal,” kata Fadli, Jumat (28/8/2026).
Menurut Fadli, penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. BPBD Makassar akan mengoptimalkan dana yang tersedia agar bantuan kepada masyarakat terdampak dapat disalurkan secara efektif.
Baca Juga : BPBD Makassar Salurkan Air Bersih ke 173 Titik, Siapkan 18 Sumur Hadapi Kekeringan
Fadli menjelaskan, status tanggap darurat memiliki periode awal selama 14 hari. Apabila kondisi kekeringan masih membutuhkan penanganan setelah masa tersebut berakhir, Pemkot Makassar dapat melanjutkan penanganan melalui pengajuan anggaran tahap berikutnya.
“Karena di BTT itu, tanggap darurat itu waktunya cuma 14 hari saja. Nanti pada saat habis, kalau dirasa masih perlu, kita lanjutkan lagi tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat nanti,” ujarnya.
Anggaran BTT tersebut antara lain akan digunakan untuk pengadaan tandon, distribusi air bersih, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), serta berbagai kebutuhan operasional lain yang berkaitan dengan penanganan kekeringan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung.
BPBD Salurkan Air ke 20-30 Titik per Hari
Selain menyiapkan anggaran, BPBD Makassar terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
Dalam pelaksanaannya, distribusi air menyasar sekitar 20 hingga 30 titik setiap hari. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), PDAM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah kecamatan, hingga TNI.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan distribusi sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan penyaluran air melalui mobil tangki sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang agar masyarakat memiliki sumber air yang dapat dikelola secara mandiri.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah penguatan program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Melalui program tersebut, masyarakat di setiap kelurahan akan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya dan sarana air yang tersedia di wilayah masing-masing.
Fadli mengatakan Kaltana diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk kekeringan.
“Di setiap kelurahan ini kita buat kelompok masyarakat, penggiat kebencanaan. Mereka nanti yang akan mengelola,” katanya.
Menurut dia, peran kelompok masyarakat akan semakin penting ketika sarana sumber air alternatif telah tersedia. Pemerintah nantinya dapat menyiapkan tandon di sejumlah titik serta sumber air seperti sumur bor atau sumur dalam.
“Kita tinggal menyiapkan tandon-tandon di tiap titik itu dan sumur bornya, sumur dalam, yang air akan tersedia di sana,” ujarnya.
Baca Juga : BPBD Makassar Sebut Kekeringan Berdampak Berantai: Ancaman Kebakaran Hingga Lumpuhnya Ekonomi
Dengan strategi tersebut, penanganan kekeringan diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan air bersih, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sumber air berbasis masyarakat.
BPBD Makassar pun terus memantau kondisi wilayah terdampak, dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan selama status tanggap darurat kekeringan berlangsung. (Adv)
