MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya terhadap penguatan fungsi dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI). Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim keadilan yang merata, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” di Aston Hotel & Convention Center, Makassar, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, Andi Sudirman menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan dan independen berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta iklim investasi di daerah.
Peran Strategis Sulsel di Indonesia Timur
Dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah diskusi nasional ini dipandang tepat mengingat posisi Sulawesi Selatan yang krusial. Sulsel tidak hanya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi barometer pembangunan di luar Pulau Jawa.
“Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sulsel selama ini dikenal sebagai hub Indonesia Timur dan memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu barometer Indonesia,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, penguatan kelembagaan kehakiman harus berdampak langsung pada pelayanan hukum yang diterima oleh masyarakat di daerah. Tanpa independensi dan pengawasan hakim yang optimal, kepastian hukum sulit diwujudkan secara merata.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” lanjutnya.
Dorong Rekomendasi Konkret untuk Sistem Peradilan
Selain memberikan apresiasi atas inisiatif Komisi Yudisial RI menggelar diskusi terbuka, Pemprov Sulsel berharap ajang ini tidak berhenti pada wacana teoritis semata.
Hasil dari dialog interaktif ini diharapkan dapat melahirkan poin-poin krusial yang dapat diusulkan dalam pembaharuan regulasi kehakiman di tingkat nasional.
“Semoga diskusi publik ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penegakan hukum, kelembagaan kehakiman, serta terwujudnya sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia,” tutur Andi Sudirman.
Relevansi bagi Pembaca dan Catatan Peradilan
Penguatan kewenangan Komisi Yudisial merupakan salah satu isu krusial dalam reformasi peradilan di Indonesia. KY memiliki tugas utama menjaga integritas, martabat, dan perilaku hakim. Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, transparansi pengawasan peradilan sangat menentukan kualitas keadilan dalam berbagai sengketa hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. (*)
