MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) menggandeng Bank Sulselbar, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Program bertajuk Fasilitasi Akses Permodalan melalui Inkubasi Pembiayaan ini memasuki tahap pra-inkubasi pada 12–16 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menyasar pelaku usaha di 15 kecamatan se-Kota Makassar dengan pendekatan langsung ke wilayah masing-masing.
Pada hari pertama, Senin (12/10/2026), kegiatan dipusatkan secara serentak di tiga kecamatan, yakni Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Melalui program ini, Diskop UKM Makassar berupaya mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha sekaligus membantu mereka mempersiapkan persyaratan agar lebih mudah mengakses sumber permodalan formal.
Pendampingan dilakukan secara intensif, mulai dari asesmen kelayakan usaha, pengurusan legalitas melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga digitalisasi transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pelaku usaha juga difasilitasi untuk bertemu langsung dengan pihak Bank Sulselbar dan bank-bank Himbara guna mempercepat proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program Inkubasi Pembiayaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar, khususnya terkait perluasan akses permodalan bagi usaha mikro dan UMKM.
Menurut Arlin, pendekatan jemput bola yang dilakukan di tingkat kecamatan diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha mereka.
“Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan dipastikan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif,” ujarnya.
Ia menegaskan, fasilitasi tersebut tidak hanya berorientasi pada kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan yang mencakup aspek kelayakan usaha, legalitas, digitalisasi transaksi, dan akses pembiayaan, pelaku usaha mikro serta PK5 diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
Pelaksanaan pra-inkubasi di 15 kecamatan selama sepekan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat kemandirian finansial pelaku usaha di Makassar.
Corporate Secretary Bank Sulselbar, Hartani Djurnie, menegaskan bahwa dukungan terhadap program Inkubasi Pembiayaan merupakan bagian dari upaya perbankan dalam memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro dan UMKM di Kota Makassar.
“Bank Sulselbar berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan usaha. Kami berharap pendampingan ini dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan persyaratan pembiayaan, mengelola modal secara produktif, dan mengembangkan usahanya agar semakin berdaya saing,” ujar Hartani, Selasa (13/10/2026).
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan diharapkan dapat menjembatani pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang, tetapi masih menghadapi kendala permodalan.
Melalui fasilitasi tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga semakin memahami pentingnya legalitas usaha, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan layanan transaksi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan, program ini juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat akar rumput sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Kota Makassar yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
