MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menanggapi hasil survei atau rilis Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam jajaran menteri dengan kinerja terburuk.
Ilham menilai penilaian tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan tantangan geopolitik global yang berdampak langsung terhadap sektor energi.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja Kementerian ESDM perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor eksternal, termasuk konflik dan perang yang memengaruhi rantai pasok serta stabilitas harga energi dunia.
“Posisinya sebagai Menteri ESDM ini berada di kawasan ‘ombak besar’. Pak Bahlil bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global dan perang yang sangat tidak menguntungkan. Mengukur kinerja beliau secara hitam-putih tanpa memperhitungkan variabel eksternal yang begitu kompleks adalah langkah yang kurang adil dan jauh dari objektif,” ujar Ilham Arief Sirajuddin dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Mantan Wali Kota Makassar dua periode itu mengatakan, situasi geopolitik yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Karena itu, ia menilai kinerja Menteri ESDM perlu dilihat tidak hanya dari hasil evaluasi, tetapi juga dari kompleksitas persoalan yang dihadapi.
Ilham menyebut sejumlah aspek yang menurutnya patut menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja Bahlil, antara lain pengembangan hilirisasi sumber daya alam, stabilitas pasokan energi, percepatan energi baru terbarukan (EBT), serta pembenahan tata kelola pertambangan.
Menurut IAS, program hilirisasi yang dikawal Kementerian ESDM menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Ia juga menilai upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tetap menjadi aspek penting di tengah ketidakpastian pasokan dan fluktuasi harga energi global.
Selain itu, Ilham menyoroti langkah pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan serta penataan regulasi untuk menarik investasi di sektor energi hijau.
“Yang terakhir, melalui langkah tegas dan transparan, Bahlil terus membenahi tata kelola sektor pertambangan nasional agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan daerah,” katanya.
Ilham menambahkan, upaya menjaga iklim investasi di sektor ESDM juga perlu menjadi bagian dari evaluasi kinerja kementerian. Ia menilai penyelesaian berbagai hambatan investasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan merupakan aspek penting untuk memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Di tengah guncangan ekonomi dunia, Pak Bahlil justru berhasil menjaga iklim investasi sektor ESDM tetap tumbuh positif. Beliau turun langsung ke lapangan mengurai bottlenecking dan memastikan kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada masyarakat bawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ilham mengimbau lembaga pengkaji dan pengamat untuk menyampaikan evaluasi secara konstruktif, transparan, dan menyeluruh.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pejabat publik perlu didasarkan pada data serta indikator yang jelas, dengan mempertimbangkan kondisi makro dan tantangan yang dihadapi.
Ia menegaskan bahwa Golkar terbuka terhadap kritik, termasuk terhadap kinerja pemerintah. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang relevan agar menghasilkan evaluasi yang berimbang.
“Golkar sangat terbuka terhadap kritik. Namun, kritik harus dibangun di atas basis data yang fair. Kami saksi bagaimana kerja keras Pak Bahlil dalam mengamankan ketahanan energi nasional di masa-masa sulit ini. Kami yakin masyarakat dapat menilai secara bijak mana hasil kerja nyata dan mana opini yang tidak berimbang,” tutup IAS.
Pernyataan Ilham tersebut merupakan respons Golkar Sulsel terhadap penilaian CELIOS. Adapun penilaian mengenai kinerja Menteri ESDM dan indikator yang digunakan dalam rilis CELIOS perlu dilihat berdasarkan metodologi, data, serta parameter evaluasi yang digunakan lembaga tersebut. (*)
