MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan resmi menetapkan tahapan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua periode mendatang. Agenda politik regional ini mengemuka seiring bergabungnya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke dalam partai berlogo bintang mercy tersebut.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe, menyatakan panitia pelaksana telah terbentuk dan siap menjalankan tahapan penjaringan. Pendaftaran bakal calon ketua dijadwalkan berlangsung mulai 17 Oktober 2026.
Setelah proses pendaftaran ditutup, panitia akan melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual berkas dan syarat dukungan pengurus tingkat kabupaten/kota (DPC) pada 20–21 Oktober 2026.
“Pendaftaran kandidat mulai tanggal 17. Kemudian, dua hari sebelum Musda, sekitar tanggal 20–21, ada verifikasi faktual,” ujar Ni’matullah saat ditemui di Hotel Claro, Makassar, Kamis (8/10/2026).
Puncak pelaksanaan Musda Demokrat Sulsel ditargetkan berlangsung pada 23 Oktober 2026. Forum ini akan menjadi penentu arah kepemimpinan dan konsolidasi partai di Sulawesi Selatan.
Dinamika Pasca-Masuknya Wali Kota Makassar
Masuknya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menambah dinamika peta politik internal Demokrat Sulsel menjelang forum tertinggi tingkat provinsi tersebut. Kehadiran tokoh puncak eksekutif Kota Makassar ini dinilai bakal memengaruhi peta dukungan DPC di 24 kabupaten/kota.
Ni’matullah menyambut terbuka bergabungnya Appi sebagai kader baru. Ia berharap kehadiran Wali Kota Makassar tersebut memberikan dampak positif terhadap penguatan struktur organisasi hingga ke akar rumput.
“Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tentu mengucapkan selamat. Insya Allah, kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan dia bisa senang di partai ini. Yang lebih penting, dia bisa berkontribusi maksimal supaya partai ini menjadi lebih kuat dan lebih besar,” kata Ni’matullah.
Meski demikian, pihak DPD belum merincikan peta sebaran dukungan DPC yang menjadi syarat administratif pencalonan.
Dampak bagi Konstelasi Politik Daerah
Penetapan jadwal Musda ini menjadi perhatian publik di Sulawesi Selatan, khususnya warga Kota Makassar dan sekitarnya. Musda Demokrat tidak hanya menentukan nahkoda partai, tetapi juga memengaruhi konstelasi kemitraan politik antara pemerintah daerah dan legislatif.
Kepastian jadwal ini juga memberikan kepastian arah konsolidasi mesin politik partai jelang agenda-agenda strategis daerah mendatang. Masyarakat menanti kontribusi nyata dari pergeseran peta politik ini terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. (*)
