MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan listrik di Sulawesi Selatan menjadi sorotan Anggota DPD RI Andi Waris Halid dalam rapat reses bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor energi di Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data September yang dipaparkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beban puncak listrik mencapai sekitar 2.105 megawatt (MW), sedangkan kemampuan pasokan yang tersedia hanya sekitar 1.940 MW. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 165 MW antara kebutuhan dan kemampuan pasokan listrik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu materi utama dalam pertemuan yang menghimpun aspirasi dan masukan untuk pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi beserta perubahannya.

Rapat yang dipimpin Andi Waris Halid itu membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari keandalan pasokan listrik, ketergantungan pembangkit terhadap ketersediaan air, kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga perlindungan masyarakat dalam proses transisi energi.

Dalam pemaparannya, Dinas ESDM mengungkapkan bahwa ketahanan energi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama saat musim kemarau.

Berkurangnya ketersediaan air berdampak langsung terhadap kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dalam menghasilkan energi. Dalam forum tersebut, sejumlah kabupaten juga disebut masih mengalami pemadaman listrik bergilir.

Dinas ESDM menjelaskan bahwa pembangkit berbasis energi air berkontribusi sekitar 35 persen terhadap daya mampu pembangkit. Namun, kemampuan produksi tersebut dapat menurun signifikan ketika debit air berkurang akibat kondisi cuaca dan musim kemarau.

Situasi ini menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Perwakilan PT PLN yang hadir dalam rapat turut menjelaskan bahwa penurunan ketersediaan air menyebabkan kendala operasional pada sejumlah PLTA. Berkurangnya produksi pembangkit tersebut berpengaruh terhadap jumlah listrik yang dapat disalurkan ke masyarakat.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan dalam jangka pendek, PLN melakukan optimalisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik ketika produksi pembangkit berbasis air mengalami penurunan.

Meski demikian, optimalisasi pembangkit diesel perlu diimbangi dengan perencanaan jangka panjang agar keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi tetap terjaga.

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), diversifikasi sumber energi, serta evaluasi kebutuhan listrik berdasarkan karakteristik setiap daerah dinilai penting untuk mengurangi kerentanan pasokan terhadap perubahan musim.

Selain persoalan ketersediaan energi, rapat reses tersebut turut membahas kebutuhan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Pulau Sulawesi.

PLN memaparkan kebutuhan lahan sekitar 4.330 hektare untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik se-Sulawesi. Dalam pembahasan yang sama, turut disampaikan kebutuhan lahan sekitar 300 hektare untuk satu lokasi pengembangan tertentu.

Penyediaan lahan menjadi tantangan tersendiri karena sejumlah lokasi berpotensi bersinggungan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta kejelasan perizinan sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

PLN juga memaparkan pembahasan alternatif lokasi di Kabupaten Bulukumba, termasuk lahan persawahan. Selain itu, koordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara turut dilakukan terkait lahan sekitar 300 hektare di Kabupaten Takalar.

Penentuan lokasi pembangunan infrastruktur listrik perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi lahan, perizinan, dampak terhadap masyarakat, serta kedekatannya dengan gardu induk.

Kedekatan dengan gardu induk menjadi salah satu pertimbangan teknis agar penyambungan ke sistem kelistrikan dapat dilakukan secara efektif dan mendukung keandalan penyaluran energi.

Karena itu, persoalan lahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan ruang untuk pembangunan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, tata ruang, dan efektivitas pengembangan sistem kelistrikan.

Persoalan distribusi energi, khususnya BBM bersubsidi, juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Perwakilan PT Pertamina menekankan pentingnya memperkuat pengawasan penyaluran BBM agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Perbedaan harga energi dinilai dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, disparitas harga berpotensi membuka celah penyalahgunaan distribusi dan praktik pengambilan keuntungan yang tidak semestinya.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, diperlukan koordinasi antara pemerintah dan badan usaha terkait, penguatan pengawasan di lapangan, serta evaluasi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.

Langkah tersebut penting agar distribusi energi berjalan sesuai ketentuan dan subsidi dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Pengawasan yang efektif juga dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun konsumen.

Sementara itu, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Arfiandi Anas, S.H., menyoroti pentingnya mempercepat pengembangan energi terbarukan di Sulawesi Selatan.

WALHI menilai persoalan kekurangan pasokan listrik perlu menjadi momentum untuk memperkuat diversifikasi energi dan mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Menurut pandangan WALHI yang disampaikan dalam forum tersebut, keterbatasan pasokan listrik tidak seharusnya menjadi alasan untuk kembali meningkatkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain pengembangan teknologi dan infrastruktur, penguatan kerangka hukum juga dinilai penting untuk memberikan kepastian regulasi serta mendukung percepatan transisi energi yang berkeadilan.

WALHI turut mengingatkan bahwa kebijakan energi perlu memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat. Pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber energi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan agar masyarakat tidak tersisih atau menanggung beban yang tidak proporsional.

Dalam forum itu, WALHI juga menyampaikan informasi mengenai dugaan kriminalisasi terhadap tujuh petani di Kabupaten Luwu Timur.

Informasi tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait kronologi, konteks persoalan, serta kaitannya dengan kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam.

Masukan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pentingnya memastikan bahwa pembangunan sektor energi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga.

Berbagai persoalan yang dibahas dalam rapat reses Andi Waris Halid memperlihatkan bahwa penguatan ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kemampuan pembangkit menghasilkan listrik.

Ketersediaan sumber energi, kondisi cuaca, kesiapan lahan, efektivitas distribusi BBM bersubsidi, kepastian regulasi, serta perlindungan masyarakat merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pembangunan sektor energi.

Selisih sekitar 165 MW antara beban puncak dan kemampuan pasokan listrik di Sulawesi Selatan menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan ketenagalistrikan.

Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan perlu terus didorong melalui perencanaan yang sesuai dengan potensi daerah, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai masukan dari Dinas ESDM, PLN, Pertamina, dan WALHI menjadi bahan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan kebijakan energi di daerah.

Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung penyediaan listrik yang lebih andal, distribusi energi yang tepat sasaran, serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, upaya memperkuat ketahanan energi di Sulawesi Selatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga pada pembangunan sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. (*)