MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mengingatkan seluruh kader agar tidak terlena dengan kekuatan struktur organisasi dan basis dukungan yang telah dimiliki.
Kedekatan dengan masyarakat, kepedulian terhadap persoalan rakyat, serta kerja nyata dinilai menjadi kunci mempertahankan kepercayaan publik menjelang Pemilu 2029.
Pesan tersebut disampaikan IAS dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Kegiatan itu diisi dengan ziarah dan doa syukuran bersama jajaran pengurus, organisasi Hasta Karya, serta organisasi sayap partai.
IAS menegaskan, peringatan hari jadi partai tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat kesiapan seluruh kader menghadapi agenda politik mendatang.
Menurutnya, waktu menuju Pemilu 2029 semakin terbatas. Karena itu, seluruh jajaran Golkar, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, harus segera memaksimalkan kerja organisasi serta meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat.
“Kita harus bekerja secara maksimal untuk capaian di tahun 2029. Waktu dua setengah tahun bukan waktu yang panjang,” tegas IAS.
IAS menekankan, kerja politik tidak cukup dilakukan melalui konsolidasi internal, kegiatan seremonial, ataupun mobilisasi kader menjelang pemilu.
Lebih dari itu, aktivitas politik harus diwujudkan dalam program sosial dan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia secara khusus meminta kader Golkar yang mendapat amanah sebagai wakil rakyat untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, antara lain fluktuasi harga kebutuhan pokok, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga dampak kebakaran hutan yang mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurut IAS, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan respons dari seluruh elemen, termasuk kader Golkar yang bertugas di lembaga legislatif. Mereka tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Ia menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara langsung oleh kader partai. Namun, kehadiran, kepedulian, dan upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat tetap diperlukan agar rakyat tidak merasa menghadapi masalah sendirian.
Karena itu, kader Golkar diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Mereka harus aktif menyerap aspirasi, mendorong penyelesaian persoalan sesuai kewenangan, serta memastikan kepentingan rakyat mendapat perhatian.
IAS mengingatkan, jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan keberpihakan kepada masyarakat.
Selain menekankan pentingnya kepedulian sosial, IAS juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politik.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kinerja partai politik dan para wakil rakyat. Perkembangan teknologi informasi turut membuat berbagai informasi menyebar dengan cepat, baik yang berkaitan dengan kinerja positif maupun kritik terhadap kader.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Golkar untuk memastikan seluruh kader mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata.

Kinerja kader, kata IAS, tidak lagi cukup diukur dari kehadiran dalam kegiatan formal partai atau aktivitas menjelang pemilu. Masyarakat dapat memantau, membandingkan, dan menilai sejauh mana wakil rakyat menjalankan tanggung jawabnya.
Karena itu, ia meminta pimpinan DPRD dan anggota fraksi Golkar di berbagai tingkatan untuk meningkatkan perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
IAS mengingatkan bahwa ketidakmampuan merespons perubahan ekspektasi publik dapat berdampak terhadap perolehan suara dan kursi partai pada Pemilu 2029.
Dalam persaingan politik yang semakin kompetitif, kedekatan dengan masyarakat harus dibangun melalui kerja nyata dan komunikasi yang berkelanjutan. Kepercayaan publik tidak boleh hanya menjadi slogan organisasi, tetapi harus dibuktikan melalui kiprah kader di lapangan.
Di sisi organisasi, IAS memastikan konsolidasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan terus berjalan, termasuk penyelesaian Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan, kepengurusan DPD I Golkar Sulsel mengacu pada surat keputusan pengurus pusat untuk periode 2025–2030. Dengan waktu kerja yang perlu dimaksimalkan, penyelesaian agenda organisasi menjadi salah satu prioritas.
Menurut IAS, konsolidasi kepengurusan di daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan kerja politik dan peningkatan kinerja kader.
Musda, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan. Agenda tersebut juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat struktur organisasi, menyatukan langkah, dan menetapkan arah kerja yang jelas dalam menghadapi Pemilu 2029.
IAS menginginkan seluruh kepengurusan Golkar di Sulawesi Selatan memiliki orientasi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus meningkatkan capaian elektoral partai.
Persiapan menghadapi pemilu, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara mendadak ketika tahapan semakin dekat. Penguatan organisasi, pelayanan masyarakat, dan evaluasi kinerja kader harus dimulai sejak sekarang.
Tantangan Golkar Sulsel bukan hanya mempertahankan basis dukungan yang sudah ada, tetapi juga memastikan partai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Sulawesi Selatan menjadi momentum bagi IAS untuk menegaskan pentingnya pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas kerja politik.
Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak terjebak dalam euforia perayaan. Sebaliknya, momentum tersebut harus mendorong konsistensi kerja, kedisiplinan organisasi, serta penguatan komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dari perjuangan politik.
Upaya memperkuat konsolidasi internal perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, target peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029 dapat diperjuangkan melalui kerja yang terarah dan berkelanjutan.
Bagi IAS, kekuatan partai tidak cukup diukur dari besarnya struktur kepengurusan atau banyaknya kader yang menduduki jabatan strategis. Kemampuan mendengar aspirasi, merespons persoalan rakyat, dan menghadirkan solusi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kader Golkar di Sulawesi Selatan bahwa dukungan masyarakat harus terus dirawat melalui kerja nyata.
Menjelang Pemilu 2029, kedekatan dengan rakyat dan konsistensi memperjuangkan kepentingan mereka akan menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan politik partai. (*)



