Bursa Pengganti Gibran Mengemuka, Sepuluh Tokoh Masuk Kalkulasi Politik Istana

Puan Maharani dan Anies Baswedan (Foto: Ist)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Bursa calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto mulai menghangat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Sejumlah nama dari lingkaran koalisi partai pendukung pemerintah hingga mantan kontestan Pemilu 2024 kini masuk dalam kalkulasi politik nasional.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026), sebelum akhirnya menyerahkan surat resmi kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya akan segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Sepuluh Tokoh Masuk Bursa Pengganti

Berdasarkan analisis sejumlah pengamat politik, sedikitnya sepuluh nama mencuat sebagai figur potensial pengisi kursi RI-2. Deretan tokoh tersebut meliputi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, politikus senior PDIP Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta dua mantan pesaing Prabowo pada Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan dan Mahfud MD turut masuk dalam bursa. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai penempatan figur-figur ini akan sangat bergantung pada pertimbangan stabilitas koalisi dan rekonsiliasi politik.

Di sisi lain, pengamat politik Emrus Sihombing memberikan pandangan alternatif agar Presiden Prabowo mempertimbangkan opsi tidak mengisi jabatan wakil presiden guna menghindari potensi polarisasi baru. Kendati demikian, apabila penggantian tetap dilakukan, Emrus menilai sosok berpengalaman luas di legislatif dan eksekutif seperti Ganjar Pranowo maupun AHY layak dikalkulasi untuk menjaga keseimbangan dukungan parlemen.

Mekanisme Konstitusional di MPR

Proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan tidak ditempuh melalui penunjukan langsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden diisi melalui sidang paripurna MPR yang memilih salah satu dari dua calon usulan presiden.

Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa pimpinan MPR akan menerbitkan jadwal sidang setelah menerima usulan resmi, disertai proses verifikasi dokumen administrasi calon dalam jangka waktu paling lama tujuh hari.

Dinamika Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Sebelum proses pengunduran diri ini bergulir secara administratif di MPR, dinamika politik sempat memanas di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan Gibran.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyampaikan kepada Bangka Pos pada Rabu (11/11/2026) bahwa penggunaan hak konstitusional tersebut ditempuh agar persoalan politik tidak berlarut-larut. Meski demikian, dengan adanya langkah pengunduran diri yang telah disampaikan kepada presiden, arah tindak lanjut HMP di rapat paripurna DPR masih menanti perkembangan konsolidasi antar-fraksi. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan