MENITNEWS.CO.ID, MEDAN — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Grand City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.
Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto. Forum tahunan tersebut menjadi ajang strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, berbagi inovasi, serta merumuskan arah pembangunan perkotaan yang adaptif terhadap berbagai tantangan masa depan.
Dalam sambutannya, Bima Arya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dan meninggalkan pola pembangunan konvensional. Menurutnya, pemerintah kota kini menjadi motor utama transformasi pembangunan nasional melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” ujar Bima Arya.
Pada kesempatan tersebut, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakernas, realisasi PAD Kota Makassar tercatat mencapai 194,67, menunjukkan kinerja fiskal yang dinilai positif.
Bima Arya menegaskan bahwa berbagai praktik terbaik pembangunan tidak perlu selalu dicari hingga ke luar negeri. Menurutnya, banyak pemerintah daerah di Indonesia telah membuktikan keberhasilan melalui inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Saya merekomendasikan Bapak-Ibu mempelajari dengan detail berbagai inovasi yang dilakukan daerah-daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru,” katanya.
Selain mengoptimalkan sumber-sumber PAD, Wamendagri juga mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, skema tersebut mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun yang telah berhasil menerapkan skema KPBU dalam mendukung percepatan pembangunan.
Bima Arya juga menyoroti pentingnya membangun identitas daerah melalui city branding yang kuat sebagai strategi meningkatkan daya saing kota.
Ia menekankan bahwa city branding bukan sekadar slogan atau pencitraan, melainkan representasi dari kondisi daerah saat ini, sejarah yang dimiliki, serta visi besar yang ingin diwujudkan pada masa mendatang.
“Branding bukan hanya pencitraan. Branding yang baik adalah citra hari ini, cerita masa lalu, dan cita-cita masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai Rakernas XVIII APEKSI merupakan forum strategis bagi seluruh pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mampu menjawab tantangan zaman.
Menurut Munafri, asosiasi pemerintah kota memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal sekaligus menghadirkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Asosiasi Pemerintah Kota memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pembangunan yang tangguh, dan mampu menjawab berbagai dinamika yang terus berkembang,” ujarnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI bukan sekadar memenuhi agenda tahunan organisasi, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat saling berbagi praktik terbaik sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui forum Rakernas APEKSI, berbagai isu strategis perkotaan dibahas bersama, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan kota, transformasi digital pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” pungkas Munafri Arifuddin. (*)
