MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, resmi meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir) sebagai langkah strategis mempercepat penanganan kedaruratan di wilayah pesisir.
Melalui inovasi ini, BPBD menargetkan waktu respons bencana dapat dipangkas drastis dari sekitar 90 menit menjadi hanya 15 menit.
Peluncuran sekaligus sosialisasi SOP SIGAP PESISIR digelar di Hotel Primer Karebosi, Makassar, Kamis (2/7/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penanggulangan bencana, mulai dari unsur pemerintah, aparat kewilayahan, relawan, hingga masyarakat.
Inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang digagas Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, sebagai bagian dari upaya reformasi sistem respons kebencanaan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis partisipasi masyarakat.
Fadli Tahar menjelaskan, berbagai pengalaman penanganan kejadian darurat di kawasan pesisir menunjukkan bahwa kecepatan respons menjadi faktor utama dalam menyelamatkan korban.
Selama ini, proses penanganan di sejumlah lokasi masih dapat memakan waktu hingga sekitar 90 menit akibat kendala akses, keterlambatan penyampaian informasi, serta koordinasi antarunsur yang belum optimal.
“SOP SIGAP PESISIR dibangun untuk memutus hambatan tersebut. Masyarakat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima layanan. Dengan SOP yang jelas dan pola koordinasi yang terintegrasi, kami menargetkan waktu respons dapat dipercepat hingga sekitar 15 menit,” ujar Fadli, Jumat (3/7/2026).
Melalui SOP SIGAP PESISIR, BPBD Makassar menetapkan mekanisme penanganan darurat yang lebih terstruktur. Prosedur tersebut mencakup deteksi dini, pelaporan kejadian, penyebaran informasi secara cepat, aktivasi relawan dan aparat kewilayahan, hingga koordinasi dengan tim respons BPBD.
Seluruh tahapan dirancang agar berjalan secara seragam, cepat, dan terukur ketika terjadi kondisi darurat sehingga penanganan awal dapat dilakukan sebelum bantuan utama tiba di lokasi.
Sosialisasi SOP ini juga menjadi awal implementasi SIGAP PESISIR di sejumlah kawasan pesisir Kota Makassar yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, seperti cuaca ekstrem, gelombang pasang, banjir rob, hingga insiden kedaruratan di wilayah perairan.
BPBD Makassar menilai keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan personel maupun peralatan, tetapi juga pada kapasitas masyarakat sebagai pihak pertama yang berada di lokasi kejadian.
Oleh karena itu, penguatan peran warga menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi SOP tersebut.
Melalui proyek perubahan ini, BPBD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola penanggulangan bencana yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Kehadiran SOP SIGAP PESISIR diharapkan mampu menjadi model inovasi daerah dalam memperkuat ketangguhan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan di Kota Makassar. (*)
