MENITNEWS.CO.ID, MADRID — Pemerintah Spanyol melontarkan kritik tajam terhadap respons sejumlah negara anggota Uni Eropa atas gelombang masuknya sekitar 60.000 migran ilegal asal Maroko ke wilayah kantong Ceuta di Afrika Utara. Madrid menilai reaksi berlebihan dari kawasan Eropa bersikap egois, memecah belah, serta bertentangan dengan hukum Internasional.
Dilansir BBC, Minggu (2/8/2026), pejabat pemerintah Spanyol mengonfirmasi bahwa sebagian besar migran yang menembus perbatasan Ceuta pada Kamis (30/7) telah dipulangkan ke Maroko. Di balik pemulangan tersebut, Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat lonjakan perlintasan tersebut terus bertambah hingga sedikitnya mencapai 67 orang.
Picu eskalasi politik, Italia mengambil langkah drastis dengan menangguhkan sementara Perjanjian Schengen bebas perbatasan dengan Spanyol. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menilai situasi di Ceuta sangat mengejutkan dan menyebut imigrasi tak terkendali sebagai ancaman keamanan nasional. Kebijakan unilateral Italia ini dijadwalkan berlangsung selama sebulan.
Sikap tegas Italia mendapat dukungan penuh dari Finlandia dan Denmark. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Finlandia Mari Rantanen mengonfirmasi telah bersiap memulihkan pemeriksaan perbatasan internal dan meminta negara Eropa lain mengikuti jejak Italia. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Uni Eropa mempertimbangkan seluruh opsi penangguhan kerja sama. Dari Eropa Tengah, Perdana Menteri Ceko Andrej Babiš secara terbuka menyerukan penangguhan sementara status keanggotaan Schengen bagi Spanyol.
Di sisi lain, perbatasan barat Spanyol turut memanas. Prancis memperketat perbatasan dan menambah personel kepolisian, sedangkan Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengkaji langkah serupa. Ketegangan ini direspons diplomasi keras Madrid dengan memanggil Duta Besar Italia, sementara Menteri Luar Negeri Spanyol meminta solidaritas Eropa ketimbang demagogi partisan.
Menanggapi gejolak kawasan, menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar rapat darurat via konferensi video pekan depan. Langkah ini sejalan dengan desakan 22 dari 27 negara Uni Eropa dalam surat terbuka yang mengutarakan kekhawatiran serius. Mereka mengapresiasi penanganan cepat Spanyol dan Maroko, namun menekankan pentingnya mobilisasi instrumen Uni Eropa untuk memulihkan kendali perbatasan secara efektif.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan kembali dalam suratnya kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahwa keamanan perbatasan luar merupakan tanggung jawab kolektif Eropa. Sánchez mengklaim kendali perbatasan Ceuta berhasil dipulihkan secara penuh dalam waktu kurang dari 48 jam sehingga mampu mencegah pergerakan migran ke Eropa kontinental.
Sánchez menyesalkan sikap beberapa pemerintah Eropa yang memilih menyerang Spanyol di tengah dukungan mayoritas anggota lainnya. Menurutnya, tudingan tersebut dilandasi oleh prasangka, kabar bohong, ketidaktahuan, hingga kalkulasi politik belaka, sembari mengingatkan bahwa Ceuta sejatinya bukan bagian dari wilayah Schengen.
“Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini,” ujar Sánchez mendesak persatuan kawasan, dikutip dari DetikNews.
Kondisi teknis di lapangan sendiri dilaporkan berangsur kondusif. Fernando Grande-Marlaska menyatakan aktivitas ekonomi di Ceuta kembali beroperasi dan pembalikan situasi berjalan signifikan. Guna mengantisipasi insiden serupa, pemerintah Spanyol telah memulai pembangunan sarana penghalang maritim di kawasan pesisir.
Krisis perbatasan ini menuai respons beragam dari jajaran pemimpin dunia. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan dukungannya atas ketegasan Spanyol mencegah migrasi ilegal sekaligus mendesak Maroko segera menerima kembali para warga negaranya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan bahwa masuknya migran tanpa prosedur hukum tidak dapat ditoleransi. Dukungan luar kawasan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Andy Burnham yang mengonfirmasi telah berkoordinasi langsung dengan Sánchez untuk menyalurkan bantuan.
Sebaliknya, nada keras datang dari Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS menilai krisis ini merupakan dampak langsung dari kebijakan migrasi yang diterapkan Madrid. Nada serupa disampaikan Presiden Donald Trump yang menyebut situasi penembusan perbatasan tersebut sebagai bentuk bencana dan menyerupai aksi invasi massal. (*)
