MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pria yang akrab disapa Appi ini meminta para pimpinan dinas tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dan menyerahkan urusan teknis perencanaan anggaran sepenuhnya kepada bawahan.

​Teguran menohok tersebut disampaikan Munafri saat merespons rendahnya serapan anggaran dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemkot Makassar yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (21/8/2026).

​Munafri menegaskan bahwa persoalan lambatnya penyerapan anggaran kerap berakar dari tahap perencanaan yang tidak matang, bukan semata-mata pada proses belanja di lapangan.

Baca Juga : Munafri Ajak KKDB Kolaborasi Kelola Sampah Dari Rumah Jadi Sumber Ekonomi

​”Jangan sampai kepala OPD hanya jadi tukang stempel, sekadar tanda tangan dokumen yang dibuat dari tahun ke tahun. Kepala OPD harus paham utuh programnya. Masa satu OPD yang berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan,” ujar Munafri, Jumat (21/8/2026).

​Menurut Munafri, setiap kegiatan yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib diuji kesiapannya (ready to execute). Ia menyayangkan masih banyaknya program yang sudah dianggarkan, namun terkendala dokumen teknis yang belum siap, desain belum final, hingga persoalan lahan dan perizinan.

​Munafri juga menyoroti pentingnya pemahaman teknis, terkait Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Kepala OPD didorong memiliki sertifikasi PBJ agar mampu mengurai kendala saat proses tender atau penyusunan dokumen pengadaan bermasalah, tanpa harus menyalahkan unit kerja lain seperti BPKD atau kelompok kerja pengadaan.

​”Anggaran besar tapi dokumen kesiapan belum ada, itu masalah kualitas penganggaran (quality of budgeting). Jangan memaksakan program yang belum siap masuk anggaran hanya untuk mengejar pagu besar, akhirnya kegiatan tidak berkualitas dan serapan tetap rendah,” tegasnya.

​Guna mencegah pola keterlambatan yang terus berulang di akhir tahun, Munafri menginstruksikan percepatan siklus perencanaan. Ia menargetkan seluruh dokumen perencanaan dan pengadaan untuk tahun anggaran mendatang sudah rampung pada Desember 2026.

​”Saya mau perencanaan dimatangkan di bulan Desember atau sebelumnya, sehingga begitu masuk Januari 2027 seluruh program yang siap bisa langsung dieksekusi,” kata Politisi Golkar tersebut.

Baca Juga : Cegah Korupsi di Layanan Kesehatan, Munafri Minta Kepala Puskesmas Perkuat Integritas

​Di akhir arahannya, Munafri meminta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengubah indikator keberhasilan APBD.

“Keberhasilan anggaran tidak lagi diukur seberapa cepat atau besar uang dibelanjakan, melainkan dari manfaat riil dan kualitas hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar,” tutur Munafri. (*)