MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — BPJS Kesehatan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tidak berhenti pada pengembangan teknologi, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta dan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Besarnya volume data kesehatan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Program JKN dinilai membuka peluang bagi pemanfaatan AI untuk mengidentifikasi pola, membaca risiko lebih dini, serta menghasilkan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan kesehatan.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji mengatakan tantangan utama pemanfaatan teknologi bukan sekadar mengembangkan model AI yang canggih. Hal yang lebih penting adalah bagaimana mengolah data dalam jumlah besar menjadi informasi bernilai yang dapat menjawab persoalan nyata dalam layanan JKN.
“Setiap hari, jutaan peserta JKN mengakses layanan kesehatan dan menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk memahami pola serta risiko secara lebih dini,” ujar Setiaji dalam Seminar Series Healthkathon BPJS Kesehatan 2026 di BINUS University, Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Menurut Setiaji, pengembangan solusi berbasis AI harus dimulai dari identifikasi masalah, bukan semata-mata dari teknologi yang tersedia. Persoalan yang hendak diselesaikan perlu dipetakan secara konkret, termasuk pihak yang menghadapi masalah, waktu terjadinya persoalan, hingga dampak yang ditimbulkan.
Dengan pendekatan tersebut, teknologi yang dikembangkan dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
“Bukan AI yang terlihat canggih, tetapi AI yang benar-benar bekerja untuk orang yang benar-benar membutuhkannya. Di samping itu, pemanfaatan AI perlu dimulai dari identifikasi masalah, bukan dari teknologi yang tersedia,” tuturnya.
Setiaji menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam Program JKN harus mempertimbangkan karakteristik data kesehatan yang bersifat sensitif. Karena itu, aspek privasi dan keamanan perlu dirancang sejak tahap awal pengembangan solusi.
Selain itu, manusia tetap harus berada dalam lingkaran pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan yang berkaitan dengan hak peserta. Batas kemampuan teknologi juga perlu disampaikan secara transparan agar penggunaan AI tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan AI untuk mendeteksi pola risiko harus dilakukan secara hati-hati. Pola yang tidak biasa dalam data tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kecurangan.
“Pola yang tidak biasa belum tentu kecurangan. Setiap indikasi harus diterjemahkan dengan hati-hati, tanpa mengabaikan konteks, akurasi, dan keadilan,” kata Setiaji.
Melalui Healthkathon 2026, BPJS Kesehatan mengajak mahasiswa dan talenta teknologi menghasilkan inovasi yang tidak hanya menarik dari sisi konsep, tetapi juga mampu membuktikan manfaatnya dalam menjawab tantangan penyelenggaraan Program JKN.
BPJS Kesehatan berharap inovasi yang lahir dari ajang tersebut tidak berhenti sebagai gagasan atau kompetisi semata. Solusi yang dikembangkan diharapkan memiliki peluang untuk diterapkan dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan Program JKN serta meningkatkan manfaat yang dirasakan peserta.
Kepala Departemen Ilmu Komputer BINUS University Andry Chowanda mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pemanfaatan AI semakin luas di berbagai bidang.
Namun, menurut dia, AI perlu ditempatkan sebagai teknologi yang mendukung dan memperkuat kemampuan manusia, bukan sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan.
“Karena itu, pemanfaatan AI tetap membutuhkan kontrol dan pengawasan manusia agar teknologi digunakan secara tepat, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan,” kata Andry.
Ia mengatakan semakin terintegrasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari membuat hubungan antara manusia dan AI menjadi semakin erat. Tantangannya adalah memastikan teknologi tetap berada dalam kendali manusia dan digunakan untuk menciptakan nilai serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sementara itu, Program Manager, Developer Relations, Indonesia & Brunei, Danang Juffry mengatakan ide inovasi dalam kompetisi Healthkathon BPJS Kesehatan perlu diikuti dengan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan dalam penyelenggaraan JKN.
Menurut Danang, peserta perlu memastikan solusi yang ditawarkan relevan dengan persoalan pengguna, bukan sekadar menambahkan fitur baru tanpa melihat kebutuhan sebenarnya.
Kesiapan data dan kelayakan biaya juga menjadi faktor penting dalam pengembangan solusi berbasis AI. Data yang diperlukan harus tersedia dengan tetap memperhatikan privasi rekam medis.
Selain itu, biaya pengembangan, termasuk kebutuhan komputasi GPU dan penggunaan API, perlu diperhitungkan agar sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
“Dengan begitu, ide yang diikutsertakan dalam Healthkathon tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan dampak nyata bagi ekosistem JKN,” jelas Danang. (*)
