MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), terus memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat. Sepanjang 2026, OJK telah melaksanakan 198 kegiatan literasi keuangan dengan total jangkauan mencapai 2.204.391 peserta dari berbagai kalangan.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Responden Survei Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Makassar, Senin (12/10/2026).
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa kegiatan literasi keuangan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), kelompok perempuan, nelayan, petani, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Edukasi juga menjangkau penyandang disabilitas dan masyarakat perdesaan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman serta akses terhadap layanan keuangan formal.
Menurut Muchlasin, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong masyarakat agar semakin memahami manfaat, risiko, serta cara memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.
“Literasi keuangan perlu terus diperluas agar masyarakat semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, serta terhindar dari berbagai risiko dan praktik keuangan ilegal,” ujar Muchlasin.
Di Sulawesi Selatan, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 61,03 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 94,27 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan relatif luas, tetapi peningkatan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, OJK terus mendorong pelaksanaan edukasi keuangan yang menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perdesaan dan kelompok yang membutuhkan pendekatan edukasi khusus.
Selain memperluas literasi keuangan, OJK Sulselbar mencatat perkembangan positif pada kinerja industri perbankan di Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026.
Total aset perbankan tercatat mencapai Rp223,44 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp178,56 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp153,52 triliun.
Besarnya aset perbankan tersebut mencerminkan skala industri perbankan di Sulawesi Selatan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.
Adapun penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjang kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha.
Di sisi lain, penghimpunan DPK menunjukkan peran perbankan dalam mengelola dana masyarakat yang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai kegiatan ekonomi.
Muchlasin menegaskan bahwa penguatan sektor jasa keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemanfaatan layanan keuangan memberikan manfaat yang optimal.
“Pertumbuhan industri jasa keuangan perlu didukung oleh masyarakat yang semakin terliterasi dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, sektor jasa keuangan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kegiatan Temu Responden Survei Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja OJK Sulawesi Selatan Tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperoleh masukan mengenai pelaksanaan tugas dan pelayanan OJK kepada para pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Moch. Muchlasin bersama Kepala Direktorat Koordinasi Kantor OJK Sulampua dan Layanan Manajemen Strategis, Muhamad Budiman, memberikan penjelasan terkait kinerja OJK kepada para responden.
Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi, serta mendorong pelaksanaan tugas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan yang semakin efektif.
Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan serta pengawasan industri jasa keuangan, OJK Sulselbar berupaya mendukung terciptanya sektor keuangan yang sehat, stabil, dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. (*)
