MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi pembangunan kota dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tujuh program prioritas yang dikenal sebagai Sapta MULIA di hadapan Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan.

Paparan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).

Mengangkat tema Kota Makassar sebagai Smart City, ia menjelaskan strategi pemerintah kota dalam memanfaatkan teknologi digital, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Namun, ia ingin kota ini tidak sekadar menjadi pintu masuk menuju wilayah lain, melainkan juga menjadi destinasi utama bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Appi.

Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar untuk terus berkembang meskipun tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah maupun lahan pertanian yang luas.

Dengan wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan populasi kurang lebih 1,4 juta jiwa, perekonomian kota bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia.

Munafri memaparkan, pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 6,61 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 85,66, tingkat kemiskinan sebesar 4,24 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 9,60 persen berdasarkan data yang disampaikannya.

Ia menegaskan, capaian tersebut harus diikuti pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Selain itu, keberagaman dan toleransi dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang aman, nyaman, serta menarik bagi investasi.

“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.

Di hadapan para praja muda IPDN, Munafri kemudian menguraikan tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pertama, Lontara Plus untuk integrasi layanan digital.

Lontara Plus merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD).

Munafri mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengembangkan platform terpadu agar pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja dapat berjalan lebih efektif.

Melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara lebih mudah. Di sisi lain, perangkat daerah dituntut memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dilaporkan warga.

“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” tegasnya.

Kedua, Makassar Creative Hub untuk pengembangan keterampilan anak muda.

Program ini menghadirkan ruang pengembangan kreativitas dan kompetensi bagi generasi muda melalui pelatihan berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga keterampilan lainnya secara gratis.

Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemerintah kota juga menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan dan peluang kerja.

Munafri menyebutkan, program tersebut turut membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar.

Ketiga, perluasan akses air bersih bagi masyarakat.

Pemkot Makassar berupaya memperluas akses air bersih melalui pemberian sambungan air bersih gratis bagi warga yang belum memperoleh layanan perpipaan, sekaligus membenahi jaringan distribusi agar pelayanan semakin optimal.

Menurut Munafri, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata. Upaya tersebut semakin penting di tengah ancaman musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan air rumah tangga.

Keempat, seragam sekolah gratis bagi siswa baru.

Pemkot Makassar juga menjalankan program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri. Program yang masih dalam proses pelaksanaan tersebut menargetkan sekitar 33.000 anak sebagai penerima manfaat.

Munafri menjelaskan, bantuan seragam tidak hanya mendukung kebutuhan pendidikan, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Kelima, pengelolaan sampah dari sumbernya.

Dalam bidang lingkungan, Pemkot Makassar mendorong pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.

Munafri menegaskan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut seluruh timbunan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat agar sampah dapat dikelola secara produktif sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Karena itu, pemilahan sampah dari rumah dan pengolahan sampah organik menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan timbunan sampah.

Pemkot Makassar juga mendorong pembenahan pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk mendukung urban farming, serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular dan energi ramah lingkungan.

Keenam, Makassar Berjasa untuk perlindungan pekerja rentan.

Program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Melalui program tersebut, Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja di sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga disebut mendapatkan jaminan hari tua.

Munafri menilai, perlindungan jaminan sosial sangat penting untuk mencegah keluarga pekerja rentan terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem apabila pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Ketujuh, pembangunan Stadion Makassar sebagai penggerak ekonomi baru.

Program prioritas terakhir adalah pembangunan Stadion Makassar yang dirancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kota.

Menurut Munafri, keberadaan stadion berstandar memadai berpotensi mendorong perkembangan berbagai sektor, seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan usaha masyarakat di kawasan sekitarnya.

Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai fasilitas olahraga yang representatif dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan dan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.

Pembangunan stadion tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui pemaparan tersebut, Munafri memperkenalkan pendekatan pembangunan Makassar yang menggabungkan transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan, dan penguatan infrastruktur perkotaan.

Paparan itu juga menjadi bagian dari pengenalan praktik tata kelola pemerintahan kepada Praja Muda IPDN yang dipersiapkan untuk berkarier di sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate.

Pemerintah Kota Makassar berharap penerapan program prioritas tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya Makassar sebagai kota modern yang inklusif dan berdaya saing. (*)