MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Sulawesi Selatan untuk memilih instrumen investasi yang aman dan terjamin guna menghindari risiko kejahatan finansial seperti pinjaman online ilegal, judi online, hingga investasi bodong.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015T2 dan SBR015T4 yang digelar di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, mengungkapkan pentingnya menutup jurang kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan yang kerap memicu kerugian di masyarakat. Ia mengajak para ASN untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam mengedukasi lingkungan sekitar.
“Dengan falsafah Bugis-Makassar sipakatau, sipakainge, sipakalebbi (saling menghargai, mengingatkan, dan memuliakan), ASN diharapkan dapat menjadi duta literasi keuangan yang saling mengingatkan keluarga dan rekan agar memilih jalur investasi yang legal,” ujar Martha dalam keterangan tertulis yang diterima Menitnews.co.id.
Imbal Hasil hingga 6,85 Persen
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah menawarkan SBR015 sebagai salah satu pilihan investasi aman bagi individu Warga Negara Indonesia (WNI). Terdapat dua pilihan tenor yang ditawarkan, yakni SBR015T2 (tenor 2 tahun) dengan kupon 6,75 persen per tahun dan SBR015T4 (tenor 4 tahun) dengan tingkat kupon 6,85 persen per tahun.
Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Rena Mustika Tresna, menjelaskan bahwa instrumen ini dirancang berisiko sangat rendah karena pembayaran kupon maupun pokoknya dijamin penuh oleh undang-undang.
“Kuponnya bersifat mengambang dengan tingkat minimal (floating with floor), dibayarkan setiap bulan, dan masyarakat sudah bisa berinvestasi mulai dari Rp1 juta,” jelas Rena.
Meskipun tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, SBR015 menyediakan fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption) maksimal 50 persen dari total kepemilikan investor pada periode yang telah ditentukan.
Peran Pembiayaan Pembangunan
Dari sisi kebijakan makro, Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Surat Utang Negara, Arif Prabowo Sulistiono, menerangkan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seperti SBR015 merupakan instrumen pembiayaan APBN untuk mendukung pembangunan nasional.
“Utang merupakan alat, bukan tujuan. Pembiayaan ini diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak secara lebih cepat, menjaga momentum pembangunan, sekaligus membagi beban secara adil antargenerasi,” terang Arif.
Ia menambahkan, pengelolaan utang negara dilakukan secara hati-hati (prudent), di mana rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong rendah dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya.
Masa penawaran SBR015 dibuka hingga 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB melalui 29 Mitra Distribusi resmi yang terdiri dari bank umum, perusahaan efek, dan perusahaan fintech. (*)
