MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyerahkan hasil penelusuran tambahan aliran dana dan identifikasi aset yang berkaitan dengan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Oktober 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan upaya pengembalian dana masyarakat yang menjadi pemberi dana (lender) pada platform DSI melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Penyerahan tambahan hasil penelusuran ini merupakan bagian dari tindak lanjut pemeriksaan khusus yang dilakukan OJK terhadap perkara DSI. Sebelumnya, pada periode Februari hingga Mei 2026, OJK juga telah menyerahkan hasil identifikasi sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana para lender kepada Bareskrim Polri.
Melalui pemeriksaan khusus tersebut, OJK menelusuri aliran dana sekaligus mengidentifikasi aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan DSI.
Penelusuran tidak hanya mencakup aset perusahaan, tetapi juga aset milik pemegang saham, pengurus, dan pihak-pihak terafiliasi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana pemberi pinjaman.
Hasil penelusuran dan identifikasi aset tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan pendalaman serta verifikasi lebih lanjut.
Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum, termasuk kemungkinan penyitaan aset sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dalam penanganan perkara DSI dengan nilai mencapai sekitar Rp432 miliar.
Penyidik juga masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap aset lainnya guna mengungkap lebih jauh keterkaitan aset dengan perkara tersebut.
OJK menegaskan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan serta memastikan hasil penelusuran aliran dana dan identifikasi aset dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Selain memberikan dukungan melalui penelusuran keuangan dan identifikasi aset, OJK juga berkontribusi dalam proses penegakan hukum dengan memenuhi permintaan keterangan dari penyidik.
Dukungan tersebut dilakukan melalui penugasan pegawai OJK sebagai saksi maupun ahli sesuai kebutuhan dan tahapan proses hukum yang sedang berlangsung.
Tidak hanya dengan Bareskrim Polri, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sinergi antarlembaga ini diarahkan untuk mendukung kelancaran penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan penyelesaian permasalahan dana para lender DSI.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara konsisten. Lembaga tersebut juga terus mendukung proses penegakan hukum serta memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian perkara DSI sesuai ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. (red)
