MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, terkait penyerahan uang Rp800 juta yang diduga berhubungan dengan perkara korupsi pengurusan hak atas tanah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hercules mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 10.22 WIB. Ia hadir bersama sejumlah kuasa hukum.
Kepada wartawan, Hercules mengatakan kedatangannya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tanah Summarecon, sejumlah pejabat yang terseret perkara, serta uang yang sebelumnya diserahkan melalui tim kuasa hukumnya.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” ujar Hercules.
KPK Telusuri Asal-usul Uang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa keterangan Hercules diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
Menurut Budi, Hercules sebelumnya telah menyerahkan sejumlah uang secara kooperatif. Uang tersebut kemudian disita penyidik karena diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Pemeriksaan ini menjadi penting karena penyerahan uang tidak serta-merta menjelaskan bagaimana dana tersebut diperoleh, untuk kepentingan apa diberikan, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Dalam perkembangan sebelumnya, KPK menyita uang tunai Rp800 juta dari penasihat hukum Hercules pada Kamis (15/10/2026).
KPK menduga uang tersebut berasal dari PT Summarecon dan berkaitan dengan pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor. Penyidik masih perlu mengungkap hubungan pemberian uang itu dengan perkara dugaan suap pengurusan administrasi pertanahan.
Berawal dari Dugaan Suap Pengurusan HGB
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan mengungkap barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar.
Setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, serta pihak swasta.
Di antaranya Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, I Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, serta Adrianto Pitojo Adhi dari PT Summarecon Agung.
Lima tersangka lainnya adalah Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penyidikan berpusat pada dugaan suap dalam proses administrasi pertanahan, terutama pengurusan dan penerbitan HGB. KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan serta pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
Dalam konteks pertanahan, Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, pemblokiran tanah merupakan tindakan administratif untuk membatasi sementara tindakan hukum tertentu atas tanah yang sedang menjadi persoalan.
Persoalan pembukaan blokir menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik karena diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB Summarecon.
Dokumen Tanah Ikut Disinggung
Selain menjelaskan uang yang dikembalikan, Hercules juga menyinggung persoalan dokumen tanah yang berkaitan dengan lahan Summarecon.
Ia menyebut adanya persoalan perubahan status hak milik menjadi HGB. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen tersebut diserahkan kepada tim kuasa hukumnya.
“Mungkin terkait dokumen-dokumen tanah, apa bukan dokumen-dokumen, surat-surat tanah ya. Yang hak milik diubah sama Summarecon menjadi HGB. Nah itu nanti tim kuasa hukum yang nanti jelaskan itu,” kata Hercules.
Pernyataan tersebut belum menjelaskan secara terperinci status kepemilikan tanah yang dimaksud, dasar perubahan hak, maupun kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik KPK.
Karena itu, persoalan dokumen pertanahan tersebut masih membutuhkan penjelasan dari pihak terkait dan pencocokan dengan hasil penyidikan.
Bagi masyarakat, perkara ini penting dicermati karena menyangkut kepastian hukum atas tanah, tata kelola administrasi pertanahan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.
Hingga pemeriksaan berlangsung, belum tersedia keterangan mengenai hasil pemeriksaan Hercules maupun kesimpulan penyidik terkait perannya dalam perkara tersebut.
KPK masih harus menelusuri asal-usul uang Rp800 juta, tujuan pemberiannya, serta hubungan transaksi tersebut dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. (*)
