MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada 2027. Kebijakan tersebut tetap berlaku meski kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan atau Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami tekanan sepanjang 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan anggaran apabila program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mengalami defisit.
Karena itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2027.
“Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support,” ujar Budi dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, baru-baru ini.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap kondisi keuangan Dana JKN. Berdasarkan laporan keuangan auditan BPJS Kesehatan, Dana JKN mencatat defisit sebesar Rp17,13 triliun sepanjang 2025.
Angka tersebut melonjak 123,8 persen dibandingkan defisit pada 2024 yang tercatat sebesar Rp7,66 triliun. Tekanan terutama berasal dari meningkatnya beban pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan pendapatan program.
Pendapatan JKN Tak Mampu Menutup Beban
Pada 2025, pendapatan jasa kontrak jaminan sosial tercatat sebesar Rp176,72 triliun. Sementara itu, beban jasa kontrak jaminan sosial mencapai Rp193,85 triliun.
Dana JKN juga memperoleh pendapatan operasional lain sebesar Rp5,55 triliun. Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup beban keuangan jaminan sosial serta beban operasional lainnya yang mencapai Rp7,17 triliun.
Tekanan keuangan tersebut turut berdampak pada posisi aset neto Dana JKN. Pada akhir 2025, aset neto tercatat sebesar Rp30,03 triliun, turun dari Rp48,79 triliun pada akhir 2024.
Jika dibandingkan dengan posisi awal 2024 yang mencapai Rp55,99 triliun, aset neto Dana JKN telah menyusut sekitar 46,35 persen dalam kurun waktu dua tahun.
Klaim JKN Capai Rp16 Triliun per Bulan
Tekanan terhadap keuangan JKN juga terlihat dari tingginya pembayaran klaim. BPJS Kesehatan mencatat pembayaran klaim JKN mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan.
Sementara itu, penerimaan iuran berada di kisaran Rp14 triliun per bulan. Selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan Dana JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, sebelumnya mengatakan tekanan terhadap keuangan JKN bukan merupakan persoalan baru.
BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit pada 2018. Kondisi keuangan kemudian membaik pada 2020-2021 seiring menurunnya pemanfaatan layanan kesehatan selama pandemi Covid-19.
Namun, setelah pandemi berakhir, utilisasi layanan kesehatan kembali meningkat. Perubahan pola penyakit dan pertumbuhan penduduk juga turut mendorong kenaikan rasio klaim.
“Ya, memang itu yang kita hadapi hari-hari, sehingga kita yakin lah Pemerintah akan segera melakukan bantuan,” kata Prihati dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di kantor BPJS Kesehatan, Kamis (2/7/2026).
Kas Dana JKN Justru Meningkat
Di tengah defisit yang terjadi, posisi kas dan setara kas Dana JKN justru mengalami peningkatan.
Hingga akhir 2025, kas dan setara kas tercatat sebesar Rp57,24 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp32,42 triliun.
Peningkatan kas tersebut terutama ditopang oleh arus kas investasi, termasuk pelepasan investasi sekitar Rp44,52 triliun.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2027.
Pemerintah juga memastikan dukungan anggaran akan diberikan apabila Dana JKN kembali mengalami defisit. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan peserta tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa dibebani kenaikan iuran pada 2027. (*)
