MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi transformasi digital guna mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas birokrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengintegrasian ratusan aplikasi ke dalam satu platform terpadu bernama Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Inovasi digital tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam acara Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan secara langsung dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam dialog bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar” itu, pria yang akrab disapa Appi ini membeberkan komitmennya dalam menjawab kebutuhan masyarakat urban saat ini.

Munafri mengungkapkan bahwa keberadaan Lontara Plus dirancang sebagai super app yang mampu memangkas kerumitan sistem birokrasi. Sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi berbeda yang tersebar di pelbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi fragmented tersebut menjadi tantangan utama yang mendorong Pemkot Makassar untuk melakukan penyederhanaan.
Baca juga: Munafri Imbau Warga Makassar Waspada Kebakaran dan Kekeringan di Musim Kemarau
Melalui satu pintu digital Lontara Plus, warga kini dapat mengakses beragam layanan, mulai dari administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, hingga informasi perkotaan. Platform ini juga berfungsi sebagai kanal untuk menampung berbagai aspirasi dan laporan warga terkait infrastruktur, kebersihan, hingga masalah sosial.
Transformasi ini dinilai bukan sebatas pembuatan aplikasi baru, melainkan instrumen untuk membangun birokrasi yang jauh lebih efektif dan responsif. Kehadiran teknologi difungsikan sebagai jembatan yang memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat tanpa membuang waktu.
Baca juga: Wali Kota Makassar Sambangi Pulau Terluar Lanjukang Hingga Aksi Penghijauan di CPI
Melalui kanal tersebut, warga dapat melaporkan berbagai persoalan lingkungan seperti saluran air tersumbat atau kerusakan fasilitas publik secara langsung. Pola komunikasi dua arah ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan tanpa perlu mendatangi kantor lurah, camat, hingga kantor wali kota.
Setiap aduan yang masuk memberikan gambaran kondisi riil di lapangan sehingga pemerintah dapat merespons sesuai skala prioritas dan kewenangan. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas waktu penyelesaian urusan administrasi secara transparan, sehingga warga tidak perlu mengulang pengisian data di tempat terpisah.
Selain mempercepat layanan dasar, Pemkot Makassar mengaitkan transformasi digital ini dengan pengembangan ekosistem yang lebih luas, seperti ekonomi, pendidikan, dan ruang kreativitas generasi muda. Salah satu inisiatif yang disiapkan untuk mendukung ruang kreatif tersebut adalah Makassar Youth Philosophy.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu mengakui bahwa penyempurnaan aplikasi Lontara Plus masih terus berjalan seiring dinamika kebutuhan warga. Kendati tidak semua masalah dapat diselesaikan secara instan, pemanfaatan teknologi menjamin setiap aspirasi masyarakat tercatat dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Baca juga: Malam Taaruf MTQ KORPRI Nasional 2026, Munafri Arifuddin Sambut 1.173 Peserta di Makassar
Munafri menegaskan bahwa indikator keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang diciptakan, melainkan seberapa besar kemudahan yang dirasakan oleh warga. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menghadirkan tata kelola yang responsif, terukur, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. (Adv)


