MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Takalar resmi menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Rabu (26/8/2026). Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pattallassang.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyerahkan langsung rancangan KUA-PPAS 2027 kepada Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar, yang bertindak memimpin jalannya Rapat Paripurna.
Baca juga: Temui Perantau di Jakarta, Bupati Takalar Ajak KKTP Berkolaborasi Bangun Daerah
Dalam penyampaiannya, Firdaus menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2027. Dokumen tersebut dirancang sebagai panduan pengelolaan keuangan daerah untuk mengarahkan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Ada kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab, ada persoalan pembangunan yang harus kita selesaikan dan ada keterbatasan fiskal yang harus kita kelola dengan penuh kehati-hatian,” ujar Firdaus saat berpidato di hadapan para anggota dewan.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dua periode sebelumnya, yakni tahun 2025 dan 2026, menjadi cerminan dasar dalam menentukan arah serta prioritas pembangunan Takalar pada 2027. Berdasarkan pemetaan tersebut, Pemkab Takalar menetapkan lima agenda prioritas pembangunan.
Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui transformasi digital; penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirisasi pertanian yang didukung BUMD, BUMDes, UMKM, dan koperasi; serta penguatan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan, pendidikan, olahraga, hingga kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.
Baca juga: Temui Kementerian Transmigrasi, Bupati Takalar Kantongi Solusi Sengketa Eks Lahan Transmigrasi
Dua poin prioritas lainnya mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta penguatan ketahanan lingkungan hidup melalui mitigasi iklim dan tata kelola bencana.
Guna merealisasikan seluruh program tersebut, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp998,457 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp17,614 miliar atau sekitar 1,73 persen jika disandingkan dengan target pendapatan pada APBD 2026 yang menembus Rp1,016 triliun.
Firdaus membeberkan bahwa penurunan angka penerimaan daerah dipicu oleh penyesuaian sejumlah objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Penurunan ini dikarenakan adanya penyesuaian pada beberapa objek PAD dan penyesuaian jumlah transfer dari pemerintah,” tuturnya.
Dampak dari koreksi pendapatan tersebut berimbas pada alokasi belanja daerah 2027 yang dipatok sebesar Rp969,567 miliar. Nilai belanja ini menyusut Rp41,614 miliar atau berkurang 4,12 persen dibandingkan target belanja APBD 2026 yang mencapai Rp1,011 triliun. Langkah rasionalisasi dinilai perlu dilakukan untuk efisiensi pengeluaran daerah agar posisi stabilitas fiskal tetap terjaga.
Baca juga: HUT ke-81 RI di Takalar: Daeng Manye Pembina Upacara, Ketua DPRD Bacakan Teks Proklamasi
Pada komponen pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Target ini mengalami penurunan 29,41 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan APBD 2026 sebesar Rp34 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan dialokasikan sebesar Rp38,890 miliar guna memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo.
Bupati Takalar menegaskan, seluruh penyesuaian struktur anggaran ini merupakan bentuk komitmen eksekutif dalam menjaga postur APBD yang efisien. Ia berharap seluruh rangkaian pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan keputusan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.
“Kami yakin dan percaya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesempatan hidup yang lebih sejahtera,” jelas Firdaus.
Di akhir penyampaiannya, Firdaus menyampaikan apresiasi atas kerja sama pimpinan dan anggota DPRD Takalar. Walaupun perbedaan pendapat berpotensi muncul dalam proses pengkajian dokumen anggaran, ia optimis sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif akan tetap memprioritaskan kepentingan publik.
“Semoga pembahasan rancangan KUA-PPAS ini dapat menghasilkan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2027 yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penyerahan resmi dalam Rapat Paripurna ini menandai dimulainya tahapan pembahasan bersama rancangan KUA-PPAS 2027 antara tim anggaran Pemkab Takalar dan DPRD Takalar. (Adv)
