MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus mengakselerasi transformasi digital pada program bantuan dan perlindungan sosial (perlinsos).
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat Entry Meeting Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Kerja Sekda, Balai Kota Makassar, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, dengan didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem.
Dalam pertemuannya, Andi Zulkifly mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pendataan di lapangan. Pada tahap awal, pendataan diserahkan kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Strategi Bawa Produk Lokal dan Pariwisata ke Pasar Global
Namun, skema tersebut dinilai kurang optimal karena keterbatasan waktu dan tingginya beban kerja utama para pegawai.
”Konsep awalnya kami mendorong agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui,” ujar Andi Zulkifly.
Melihat kendala teknis tersebut, Pemkot Makassar mengalihkan peran agen pendataan kepada para pengurus RT dan RW. Pelibatan RT/RW dinilai jauh lebih efektif lantaran mereka berinteraksi langsung dengan warga di wilayah masing-masing setiap hari.
”Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah,” tegasnya.
Kebijakan pergeseran strategi ini terbukti membuahkan hasil signifikan. Data yang terekam pada dashboard perlinsos melonjak drastis.
Dari yang sebelumnya berada di angka sekitar 7.000 data per 10 Agustus 2026, kini melonjak drastis hingga mencapai kurang lebih 128 ribu data.
Dari 10 indikator penilaian yang ditetapkan BPKP, Kota Makassar telah berhasil memenuhi sembilan indikator.
Dampak Kemarau dan El Nino, Pemkot Makassar Salurkan Air Bersih ke 23 Titik Terdampak Kekeringan
Perwakilan BPKP mengapresiasi progres pesat tersebut dan menjadwalkan pemantauan langsung ke lapangan guna mengidentifikasi kendala teknis yang masih dihadapi perangkat daerah.
Menanggapi rencana verifikasi lapangan tersebut, Pemkot Makassar menyatakan kesiapan penuh. Sekda memerintahkan Inspektorat Kota Makassar untuk mengawal seluruh proses koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Langkah masif Pemkot ini diambil, untuk memastikan Kota Makassar menjadi percontohan sukses (pilot project) nasional dalam menyajikan data perlindungan sosial yang presisi, transparan, dan transparan secara digital. (*)
