MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hiswana Migas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Jufri Rahman mengatakan, rakor digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sekaligus menyusun langkah penanganan secara bersama.
“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran BBM bersubsidi di Sulsel bersama Pertamina dan Hiswana Migas. Pertemuan ini penting dan strategis. Kita berupaya mencari apa yang menjadi penyebab antrean panjang di SPBU,” ujar Jufri.
Menurut Jufri, penyaluran BBM bersubsidi melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan badan usaha yang ditugaskan dalam pendistribusiannya. Sementara Pemprov Sulsel menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Karena itu, penanganan antrean BBM membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas.
Salah satu langkah yang dibahas dalam rakor adalah penataan kendaraan setelah melakukan pengisian BBM. Kendaraan diminta tidak kembali parkir di sekitar SPBU karena dapat memicu penumpukan dan mengganggu arus lalu lintas.
“Tadi sudah ada ketegasan bahwa setelah ini polisi, Satpol PP, dan (rencana pembentukan) Satgas kabupaten/kota yang akan dibentuk itu akan memerintahkan tidak boleh ada mobil parkir setelah mengisi di SPBU,” tuturnya.
Jufri menyebut antrean kendaraan, terutama kendaraan berukuran besar, di sejumlah SPBU telah berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di beberapa ruas jalan, khususnya di Kota Makassar.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar antrean dapat diurai dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan BBM.
Pemprov Sulsel selanjutnya akan menindaklanjuti hasil rakor melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk membantu penanganan antrean di SPBU.
Usulan pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu masukan dari Hiswana Migas agar terdapat mekanisme penanganan yang lebih jelas di lapangan.
“Hal ini menjadi masukan dari Hiswana Migas agar ada aturan yang jelas untuk dilakukan penegasan di SPBU, sehingga tidak terjadi insiden antara operator SPBU dengan masyarakat yang mengantre,” ungkap Jufri saat dikonfirmasi ulang Kamis (3/9/2026).
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman
Sementara itu, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan ketersediaan stok dan distribusi BBM, termasuk BBM bersubsidi jenis biosolar, dalam kondisi cukup.
“Jadi kami menyampaikan kondisinya bahwa secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Termasuk saat ini, di Pertamina maupun di SPBU stoknya selalu tersedia,” kata Deny.
Meski stok dinyatakan tersedia, Deny mengakui terjadi peningkatan permintaan BBM jenis solar dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan permintaan tersebut terutama berasal dari kendaraan berukuran besar sehingga menyebabkan antrean di sejumlah SPBU.
“Beberapa waktu terakhir memang peningkatan demand ini cenderung di kendaraan-kendaraan besar dan menyebabkan antrean di beberapa SPBU. Walaupun memang sudah kami antisipasi, kami bersama Pemprov, bersama Dirkrimsus, dan juga Dinas ESDM sudah berkoordinasi harian untuk mengatasi antrean,” jelasnya.
Pertamina juga melakukan langkah mitigasi untuk mencegah pembelian BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dalam memastikan subsidi tepat sasaran, Pertamina mengevaluasi transaksi dan nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian secara tidak wajar. Pembinaan terhadap SPBU juga dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Kita bersama-sama akan melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran BBM di SPBU, khususnya yang memang terjadi antrean. Ini akan dilihat apakah transaksinya sudah betul. Kalau ada penyalahgunaan, tindak lanjutnya seperti apa,” katanya.
Deny berharap pengawasan dan monitoring tersebut dapat memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Di sisi lain, pelayanan di SPBU serta kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU juga tetap terjaga.
“Karena harapan kami juga penyaluran bisa tepat sasaran, kondisi antrean di SPBU bisa lancar, maupun pengguna jalan lainnya juga tetap lancar dan tidak terganggu oleh adanya antrean BBM di SPBU,” jelasnya. (Adv)
