MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11. Angka ini naik 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026 yang berada di posisi 129,19, sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang tahun 2026.
Peningkatan NTP menunjukkan bahwa pendapatan atau harga yang diterima petani dari hasil panen tumbuh lebih cepat daripada kenaikan harga barang dan biaya produksi yang harus mereka bayar.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani tercatat sebesar 1,93 persen. Angka tersebut melampaui kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya tumbuh 0,44 persen pada periode yang sama.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa penguatan daya beli petani ini dipicu oleh pergerakan sejumlah komoditas unggulan.
“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yaitu gabah, karet, cabai rawit, dan juga kelapa sawit,” ujar Ateng dalam rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dari seluruh subsektor pertanian, subsektor hortikultura mencatatkan lonjakan tertinggi. NTP hortikultura naik 4,04 persen menjadi 129,50, ditopang oleh kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat di pasaran.
Sementara itu, subsektor tanaman pangan berada pada angka 119,24, peternakan sebesar 102,91, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatatkan angka tertinggi di level 171,67.
Secara akumulatif sepanjang Januari hingga September 2026, rata-rata NTP nasional berada di level 127,03 atau tumbuh 3,44 persen dibandingkan periode sama tahun 2025. Subsektor hortikultura memimpin pertumbuhan tahunan dengan kenaikan kumulatif mencapai 6,60 persen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peningkatan indeks daya beli petani merupakan pijakan utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Melalui keterangannya, Mentan menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pencapaian swasembada pangan harus berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup produsen pangan.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan agar kita swasembada pangan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani,” kata Amran.
Ia menambahkan, intervensi pemerintah dilakukan mulai dari penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan irigasi hingga jaminan penyerapan hasil panen dengan harga kompetitif.
Meski indikator makro menunjukkan penguatan nasional, implementasi kebijakan stabilitas harga di tingkat daerah—khususnya keterjangkauan pupuk dan harga serap tingkat pasar tradisional di kawasan Sulawesi Selatan—masih menjadi tantangan riil yang perlu terus dipantau. (*)
