MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mendukung rencana Pemerintah Kota Makassar menghadirkan teknologi desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan.
Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai teknologi desalinasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih yang selama ini dihadapi masyarakat di sejumlah pulau.
Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup mendesak karena beberapa pulau di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki populasi yang cukup padat.
“Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu sendiri jumlah populasi yang cukup padat di beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai,” kata Ray, Senin (5/10/2026).
Meski mendukung, Ray mengingatkan Pemkot Makassar agar program desalinasi tidak hanya berorientasi pada pengadaan peralatan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan tersedianya anggaran operasional dan perawatan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Ia menyoroti potensi korosi pada peralatan desalinasi karena sistem pengolahan bersentuhan langsung dengan air laut. Jika tidak dirawat secara rutin, kondisi tersebut dapat memengaruhi usia pakai maupun kinerja mesin.
“Yang perlu kita sama-sama berikan masukan, bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” ujarnya.
Selain biaya pemeliharaan, Ray meminta Pemkot Makassar memastikan peralatan yang digunakan memiliki kualitas yang memadai. Hal itu penting agar proses pengolahan air laut menjadi air tawar dapat berlangsung optimal dan menghasilkan suplai air yang aman bagi masyarakat.
“Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan,” katanya.
Ray juga meminta seluruh kebutuhan pembiayaan dipetakan sejak awal, termasuk kebutuhan tenaga operasional, biaya pemeliharaan hingga anggaran perbaikan apabila terjadi kerusakan pada fasilitas desalinasi.
“Kita coba lihat di mana pemerintah Kota Makassar melakukan cantolan di pagu anggarannya. Kalau desalinasi ini jalan di kepulauan, diperlukan tenaga-tenaga operasional, kemudian persiapan untuk membiayai mungkin perawatan atau kerusakan yang terjadi di situ,” jelasnya.
Menurut Ray, penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Ray menyebut kebutuhan masyarakat kepulauan tidak hanya berkaitan dengan air bersih. Pembangunan dermaga juga dinilai menjadi kebutuhan penting karena menjadi akses utama masyarakat untuk melakukan mobilitas dari dan menuju pulau.
“Di kepulauan itu yang pertama dibutuhkan adanya pembangunan dermaga. Dermaga menjadi salah satu aspek utama dalam hal mengakses ke kepulauan,” katanya.
Menurutnya, keberadaan dermaga berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, perdagangan hingga pelayanan kesehatan. Infrastruktur tersebut bahkan menjadi sangat penting dalam kondisi darurat yang membutuhkan mobilitas cepat menuju wilayah daratan.
Karena itu, Ray mendorong adanya kolaborasi lintas pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Menurutnya, tidak seluruh kewenangan pembangunan berada di tangan Pemkot Makassar sehingga diperlukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini perlu ada kolaborasi yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan aspirasi, namun kemudian aspirasi ini bisa dijemput oleh pemerintah kota untuk dikirimkan ke pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana menerapkan teknologi desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Teknologi tersebut dirancang untuk mengolah air laut menjadi air tawar yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui tahapan pemurnian dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Rencana tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Munafri mengatakan teknologi desalinasi menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pulau.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” kata Munafri.
Sistem tersebut dirancang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber tenaga. Dengan konsep tersebut, Pemkot Makassar berharap penyediaan air bersih di wilayah kepulauan dapat dilakukan secara lebih mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan air dari daratan.
Munafri menegaskan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Rencana desalinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan air bersih bagi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.
Namun, catatan DPRD Makassar menjadi perhatian penting agar investasi teknologi tersebut diikuti kesiapan anggaran operasional, tenaga pengelola, pemeliharaan, dan perbaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. (Adv)
