MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Keterbatasan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri kembali menjadi perhatian serius dalam penyusunan arah kebijakan pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mengkaji formula skema kerja sama dengan SMP swasta guna menampung calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
Rencana kemitraan tersebut dibahas dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X TA 2026 yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Biringkanaya, Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Tenaga Ahli Pemkot Makassar, Hasanuddin Leo, menyampaikan bahwa keterlibatan sekolah swasta menjadi opsi krusial untuk menjamin pemerataan hak belajar anak di Makassar, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
“Kerja sama dengan sekolah swasta menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri,” ujar Hasanuddin dalam keterangan resminya.
Ketimpangan Kuota dan Tantangan Akses
Persoalan daya tampung SMP negeri di Makassar kerap berulang saban tahun ajaran baru. Jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melimpah kerap tak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas di sekolah negeri.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Makassar memproyeksikan SMP swasta dapat berperan sebagai penyangga (buffer) agar tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah akibat terkendala sistem zonasi maupun kelangkaan kuota.
Meski demikian, mekanisme detail mengenai keterjangkauan biaya dan bentuk dukungan anggaran bagi calon siswa kurang mampu yang dialihkan ke SMP swasta masih memerlukan penetapan regulasi teknis.
Dukungan Anggaran dan Evaluasi Legislatif
Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B., menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif difokuskan agar alokasi program kerja yang disusun Dinas Pendidikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Yulius, penguatan sektor pendidikan membutuhkan konsistensi anggaran serta pengawasan berkala agar tidak berhenti pada tataran wacana seremonial.
“Pengawasan ini penting untuk memastikan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Yulius.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SD Disdik Kota Makassar, Kurniati, S.STP., menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk kepastian ketersediaan anggaran program strategis pada 2026.
“Keberhasilan program pendidikan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang optimal,” kata Kurniati.
Forum yang dipandu moderator St. Nurhayati ini juga membuka sesi dialog interaktif bersama warga dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menjaring masukan terkait pembenahan sarana belajar-mengajar di wilayah pinggiran Kota Makassar. (Adv)
