MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menambah dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna membantu mengatasi defisit pembiayaan dan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.
Tambahan anggaran tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.
Pencairan dana dilakukan secara bertahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober 2026 dan Rp10 triliun berikutnya pada November 2026.
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, mengatakan penambahan anggaran itu merupakan langkah pemerintah untuk membantu BPJS Kesehatan memenuhi kewajiban pembayaran klaim peserta dan fasilitas kesehatan.
“Telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026, yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Cair bulan ini Rp10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp10 triliun,” kata Suahasil, Jumat (9/10/2026).
Menurut Suahasil, tambahan dana tersebut diperlukan agar BPJS Kesehatan tetap mampu membiayai pelayanan kesehatan masyarakat di tengah kondisi defisit yang dialami lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional tersebut.
Ia menjelaskan, keberlangsungan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memberikan tambahan dukungan anggaran.
“Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan, klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat. BPJS Kesehatan defisit, lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan,” tuturnya.
Suahasil menjelaskan, tambahan anggaran Rp20 triliun tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui PMK Nomor 73 Tahun 2026.
Selama ini, salah satu sumber utama pendanaan BPJS Kesehatan berasal dari alokasi APBN untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI). Nilai dukungan tersebut mencapai sekitar Rp47 triliun.
Selain memperoleh dukungan pemerintah untuk pembayaran iuran peserta PBI, BPJS Kesehatan juga menerima pemasukan dari iuran yang dibayarkan masyarakat.
Namun, menurut Suahasil, penerimaan dari berbagai sumber tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah memberikan tambahan dana sebesar Rp20 triliun.
“Anda bisa membayangkan bahwa sumber utama dari penerimaan BPJS Kesehatan itu adalah, nomor satu alokasi penerima bantuan iuran dari APBN itu kira-kira Rp47 triliun. Kemudian, BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari masyarakat, itu juga cukup besar, masih defisit. Maka ditambahi lagi Rp20 triliun,” ujar Suahasil.
Dengan penambahan tersebut, total dukungan anggaran dari APBN untuk BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp67 triliun hingga Rp68 triliun.
“Jadi ibaratnya tuh, dari APBN-nya sekarang ada Rp47 triliun untuk PBI plus Rp20 triliun untuk suntikan. Jadi, kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp67-68 triliun,” pungkasnya.
Tambahan anggaran ini diharapkan membantu BPJS Kesehatan menjaga kemampuan pembiayaan pelayanan kesehatan, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, sehingga layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus berlangsung. (*)
