MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Agenda ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program di sektor kebudayaan.
Dalam kegiatan tersebut, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, hadir sebagai narasumber pertama. Ia membahas pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pengawasan DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah daerah terlaksana secara efektif, penggunaan anggaran sesuai peruntukan, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, S.STP., M.Tr.AP, selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan.
Pembahasan tersebut mencakup pentingnya menyelaraskan program kebudayaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar setiap kegiatan memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pelestarian serta pengembangan kebudayaan di Kota Makassar.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kegiatan ini mencakup empat bidang utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempat bidang tersebut menjadi instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemerintahan sekaligus memastikan sumber daya daerah dikelola secara bertanggung jawab.
Pada aspek keuangan, perhatian diarahkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Sementara itu, pada aspek program, pembahasan berfokus pada berbagai kegiatan di sektor kebudayaan, seperti pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya.
Berbagai program tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelestarian warisan budaya dan pengembangan potensi kebudayaan daerah.
Narasumber ketiga, Gideon Banga, S.H., dari kalangan akademisi, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Perspektif akademis tersebut memperkaya pembahasan mengenai hubungan antara pengawasan pemerintahan, efektivitas pelaksanaan program, dan pentingnya menempatkan pelestarian kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Diskusi dipandu moderator Abby Rattealo yang mengarahkan jalannya kegiatan agar pembahasan berlangsung terstruktur.
Peserta juga memperoleh kesempatan untuk mendalami materi yang disampaikan oleh para narasumber.
Menjelang akhir kegiatan, dua peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan. Sesi dialog tersebut menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyampaikan pandangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi pelaksanaan agenda pengawasan tersebut.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026, diharapkan sinergi antara DPRD, perangkat daerah, kalangan akademisi, dan masyarakat semakin kuat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, meningkatkan efektivitas program daerah, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya Kota Makassar secara berkelanjutan. (Adv)
