MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan patroli malam serta mengaktifkan kembali pos ronda untuk menekan maraknya perang kelompok dan tawuran yang meresahkan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan unsur TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Instruksi itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.

Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus terlibat aktif dengan turun langsung ke lapangan, memantau kondisi lingkungan, serta membangun komunikasi dengan masyarakat.

“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama. Karena itu, Pemerintah Kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Munafri.

Menurutnya, menjaga keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan tindakan nyata dan koordinasi berkelanjutan. Karena itu, seluruh wilayah harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk daerah yang selama ini relatif aman dari konflik.

Munafri yang akrab disapa Appi meminta camat dan lurah, khususnya di wilayah rawan konflik, lebih intensif memantau situasi lingkungan dan mengidentifikasi faktor pemicu perkelahian antarkelompok.

Ia juga meminta pemerintah di wilayah yang berbatasan dengan lokasi konflik ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diperlukan agar bentrokan tidak meluas atau merembet ke kawasan lain.

“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar akan mengintensifkan patroli malam secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.

Selain pengawasan langsung, pemerintah juga akan memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pembenahan pos ronda dan titik kumpul warga. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Munafri menilai, komunikasi aktif antarwarga menjadi salah satu kunci mencegah konflik. Dengan keterlibatan masyarakat, potensi perselisihan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.

Untuk memperkuat pengawasan, Munafri juga membuka peluang penambahan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di sejumlah titik yang dinilai rawan tawuran.

Ia meminta camat segera melaporkan wilayah yang membutuhkan fasilitas tersebut agar pemerintah kota dapat menindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas.

“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.

Di sisi lain, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan atau memprovokasi konflik antarkelompok sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial. Konten berupa tantangan, saling ejek, maupun ajakan berkelahi dinilai berpotensi memperbesar persoalan yang awalnya bersifat sepele.

Menurut Munafri, konflik yang berulang sering kali bermula dari kesalahpahaman atau ketersinggungan yang tidak diselesaikan dengan baik. Karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan warga.

“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” serunya.

Munafri menegaskan, penanganan perang kelompok tidak cukup dilakukan dengan menghentikan bentrokan ketika terjadi. Pemerintah membutuhkan langkah menyeluruh yang mencakup pencegahan, penindakan, hingga pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.

Pada tahap pencegahan, pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta memperkuat patroli keamanan, memetakan titik rawan konflik, mengaktifkan pos ronda, serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat.

Edukasi mengenai hukum dan toleransi kepada generasi muda juga perlu ditingkatkan.

Selain itu, dialog terbuka antarkelompok dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” bebernya.

Sementara itu, pada tahap pemulihan, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan memfasilitasi rekonsiliasi guna memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik.

Pemerintah juga didorong menghadirkan lebih banyak ruang interaksi dan kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar energi dan potensi mereka dapat tersalurkan melalui aktivitas produktif.

Menurut Munafri, pendekatan tersebut penting agar kebijakan menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan warga, Pemkot Makassar berharap potensi tawuran dapat dideteksi lebih dini, konflik tidak meluas, dan kekerasan yang berulang dapat diputus.

“Upaya ini tidak sekadar untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi tawuran, dan memutus mata rantai kekerasan demi menjaga Kota Makassar tetap aman dan kondusif,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan utama langkah tersebut adalah memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing.

“Dengan kolaborasi yang konsisten, penanganan konflik kita harapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif untuk jangka panjang,” tutup Munafri. (*)