MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda. Mereka bergabung bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk mengikuti forum yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama para pemangku kepentingan terkait.
Munafri mengatakan, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden mengenai strategi mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Menurut dia, arahan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Munafri menegaskan, perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menjangkau layanan perbankan maupun produk keuangan lainnya.
Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, Pemkot Makassar akan mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha produktif.
“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.
Ia menambahkan, akses keuangan harus menjadi instrumen untuk membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pembiayaan dan produk keuangan formal.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Melalui penguatan program TPAKD, Pemkot Makassar berharap masyarakat dapat memperoleh akses yang semakin mudah terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Langkah ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Prabowo menilai keberadaan TPAKD merupakan pencapaian kelembagaan yang penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di berbagai wilayah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD.
Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan dan kelompok sosial. Dengan demikian, manfaat layanan keuangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan atau kelompok yang telah memiliki akses perbankan, tetapi juga oleh kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Presiden menyebut sejumlah kelompok penerima manfaat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Kehadiran DNKK diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat secara lebih terarah.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, penguatan kelembagaan dan sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi peluang untuk memastikan kebijakan perluasan akses keuangan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Munafri berharap, hasil Rakornas TPAKD 2026 dapat ditindaklanjuti melalui program konkret di daerah sehingga akses terhadap layanan keuangan tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan nasional, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan kesejahteraan warga Makassar. (*)
