MENITNEWS.CO ID, SINJAI — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar), terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pesisir melalui edukasi kepada keluarga nelayan di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Kamis (9//7/2026)
Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses terhadap layanan jasa keuangan formal, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Puluhan ibu rumah tangga dari keluarga nelayan mengikuti edukasi keuangan yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga secara sehat, bijak, dan berkelanjutan.
Materi yang diberikan meliputi penyusunan perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, pentingnya membangun budaya menabung, hingga strategi perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.
Tak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang legal serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal yang marak terjadi.
OJK menjelaskan karakteristik investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital agar masyarakat mampu mengenali risiko sejak dini dan terhindar dari potensi kerugian finansial.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cakap secara finansial.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keuangan keluarga secara berkelanjutan,” ujar Kepala OJK Sulselbar, Muchlasin.

Sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan, OJK Sulselbar juga memperkenalkan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK), termasuk pemanfaatan Agen Laku Pandai sebagai perpanjangan layanan perbankan hingga ke wilayah pedesaan.
Melalui Agen Laku Pandai, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, pembayaran, hingga layanan keuangan lainnya dengan lebih mudah, aman, dan terjangkau.
Di Kabupaten Sinjai, layanan Agen Laku Pandai terus berkembang dengan total 1.403 agen, terdiri atas 1.169 Agen BRILink, 91 Mandiri Agen, 93 BSI Smart, dan 50 Agen46 BNI.
Keberadaan jaringan tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk bagi warga di kawasan pesisir dan pedesaan.
Program edukasi ini mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Tongke-Tongke. Para peserta menilai materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan keluarga nelayan, dalam mengatur keuangan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesadaran untuk memilih produk jasa keuangan yang legal dan menghindari berbagai bentuk penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal.
Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap keluarga nelayan semakin mampu mengelola keuangan secara bijak, memanfaatkan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan, serta memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Ke depan, OJK Sulselbar akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau masyarakat pesisir, pedesaan, dan kelompok rentan.
Melalui kolaborasi tersebut, OJK Sulselbar berkomitmen mewujudkan masyarakat yang semakin cakap finansial, terlindungi sebagai konsumen, serta mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

