MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhammad Aidil, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, untuk melakukan pemerataan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada seluruh kelompok tani agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Menurut Aidil, hingga saat ini masih terdapat banyak kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan alsintan. Di sisi lain, terdapat kelompok tani yang telah memperoleh bantuan lebih dari satu kali.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kabupaten Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Jumat (24/7/2026).
“Bantuan alat dan mesin pertanian jangan terus diberikan kepada kelompok tani yang sama. Masih banyak kelompok tani yang belum pernah tersentuh bantuan, baik traktor, hand tractor maupun combine harvester,” ujar Aidil.
Ia menilai sistem distribusi bantuan perlu dievaluasi agar lebih merata. Menurutnya, kelompok tani yang telah menerima bantuan sebelumnya sebaiknya tidak lagi menjadi prioritas. Jika memperoleh bantuan baru, alsintan lama dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang belum pernah menerima bantuan.
“Kalau memang ingin pemerataan, kelompok yang sudah pernah menerima bantuan sebaiknya memberi kesempatan kepada kelompok lain. Dengan begitu, distribusi alsintan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh petani,” katanya.
Selain memperjuangkan sektor pertanian, legislator tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan penghubung antar kampung yang dinilai menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Aidil mengatakan, akses jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan.
“Jalan penghubung antar kampung harus menjadi prioritas karena menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Jika aksesnya baik, distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan semakin lancar,” jelasnya.
Tak hanya itu, Aidil juga meminta pemerintah daerah memperluas pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU), khususnya di kawasan desa dan perkampungan yang masih minim pencahayaan.
Menurut Anggota DPRD Pangkep, penerangan jalan bukan hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga dapat meminimalkan potensi tindak kriminalitas.
“Masih banyak lingkungan yang gelap. Kondisi ini berpotensi memicu tindak kejahatan seperti pencurian. Karena itu, penerangan jalan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah,” tegas Anggota DPRD Pangkep ini.
Dalam kesempatan tersebut, Aidil turut mendorong percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pembenahan saluran irigasi guna mengantisipasi banjir saat musim hujan dan menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian pada musim kemarau.
Ia menilai pendangkalan sungai harus segera ditangani agar aliran air menuju muara tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan di kawasan permukiman maupun lahan pertanian.
“Pendangkalan sungai harus segera ditangani agar aliran air dari drainase menuju muara tetap lancar. Begitu juga dengan saluran irigasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.
Meski demikian, Aidil mengakui pelaksanaan berbagai program pembangunan masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Kendati demikian, ia memastikan DPRD Pangkep akan terus memperjuangkan program-program prioritas melalui pembahasan APBD agar dapat direalisasikan secara bertahap.
“Kami terus memperjuangkan program-program prioritas melalui APBD. Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu belum semua usulan bisa direalisasikan. Insyaallah pada tahun 2027 program-program yang tertunda akan kami perjuangkan kembali,” tuturnya.
Aidil juga menegaskan seluruh anggota DPRD Pangkep memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah tanpa membedakan latar belakang partai politik.
“Tidak ada lagi bicara PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, atau partai lainnya. Tujuan kami satu, yaitu membangun Kabupaten Pangkep agar lebih baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Aidil meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial maupun bantuan ekonomi agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus berinovasi serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, bukan berdasarkan rekomendasi pihak tertentu. Sementara bagi pelaku UMKM, kami berharap terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian,” pungkas Anggota DPRD Pangkep. (*)
